logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pencabutan hak politik berdasarkan pada putusan MK baru pertama kali digunakan. Maka, KPK akan mempelajari terlebih dahulu, apakah putusan MK ini sama dengan pencabutan hak politik yang dituntut jaksa.

Memuat data...

aksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Muhammad Romahurmuziy dalam perkara suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Memuat data...

Bekas Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, terdakwa dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkup Kementerian Agama, mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Uang darimantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin Rp 250 juta yang diberikan kepadamantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy justru dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan kampanyepemilihan anggotalegislatif Hal i

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Untuk ketiga kalinya status penahanan bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy kembali dibantarkan Pada Jumat 3152019 Romy dilarikan lagi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta untuk menjalani perawatan karena dugaan gangguan ginjal dan gang

Memuat data...

Menjelang sidang dimulai, Maqdir mengajukan surat pencabutan permohonan praperadilan kepada hakim.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin atas penerimaan uang senilai Rp 10 juta dari Haris Hasanuddin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Pasalnya laporan itu disampaikan setelah proses

Memuat data...

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah mengembalikan uang senilai Rp 10 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar satu bulan lalu. Hal itu diungkapkan Lukman seusai pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik KPK, terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berpendapat proses penyelidikan dan penangkapan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP Muhammad Romahurmuziy sebagai tersangka telah sesuai ketentuan dan sah menurut hukum Upaya penyadapan dan penangkapan oleh KPK sudah sesuai

Memuat data...

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy merasa perbuatannya menerima "hadiah" dari pejabat tinggi Kementerian Agama di Jawa Timur tidak merugikan negara dan bukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.

Halaman 1