logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dipandang lebih memungkinkan dilakukan ketimbang merevisi UU Pilkada dalam hal menunda Pilkada 2020 di situasi darurat karena bencana Covid-19.

Memuat data...

Sistem pilkada langsung termasuk yang dipersoalkan. Namun, tidak semua anggota Komite I DPD setuju sistem diubah. Begitu pula sejumlah pakar otonomi daerah. Pilkada langsung relevan dengan demokrasi dan desentralisasi.

Memuat data...

Banyak cara menurunkan biaya politik dalam pilkada langsung. Mengubah mekanisme pemilihan menjadi dipilih oleh DPRD justru berpotensi membuat biaya politik kian tinggi. Ditambah lagi, melenceng dari semangat reformasi.

Memuat data...

Komisi II DPR mengajukan revisi UU Pilkada untuk masuk dalam Prolegnas 2020. Mekanisme pilkada langsung kemungkinan termasuk dievaluasi. DPR diingatkan, memilih pemimpin daerah secara langsung telah menjadi komitmen.

Memuat data...

Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan.

Memuat data...

KPU berharap larangan mantan napi korupsi ikut pemilihan kepala daerah itu dimasukkan dalam Undang-Undang Pilkada. Namun, hingga kini, revisi belum jelas apakah akan dilakukan atau tidak oleh pemerintah dan DPR.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS - Usulan agar aparatur sipil negara anggota TNIPolri dan anggota legislatif tak harus mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dinilai sebagai sebuah kemunduran yang nyata Wacana ini dilontarkan Kementerian Dalam Negeri terkait revisi Undang-Undang Pilkada Pendiri

Memuat data...

Kementerian Dalam Negeri mewacanakan aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan anggota DPR/DPRD/DPD untuk tidak lagi harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri dan selama menjabat sebagai kepala daerah

Memuat data...

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi tugas yang harus segera dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang baru saja terbentuk.

Memuat data...

Sekalipun tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan segera dimulai, revisi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan tersebut masih mungkin dilakukan, bahkan ruang waktu revisi dinilai masih panjang. Ini dengan dasar tahapan pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah baru dilakukan pada April 2020.

Halaman 1