Komisi III DPR akan memantau putusan uji materi sistem pemilu dan menjadikannya bahan pertimbangan revisi UU MK. Adapun hakim MK menegaskan tak terpengaruh keriuhan wacana publik.

Panja RUU MK DPR dan pemerintah menyepakati syarat minimal usia hakim konstitusi diubah dari 55 tahun menjadi 60 tahun.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, tidak ada satu negara pun di dunia yang mengatur ”recalling” hakim konstitusi oleh lembaga pengusul.

Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah yang paling bertanggung jawab atas marwah kelembagaannya.

Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.

Pada Kamis (22/9/2022), Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat UU MK menjadi inisiatif DPR. Padahal, baru dua tahun lalu UU itu direvisi. Sejumlah poin revisi pun dikritik.

Perubahan ketiga UU MK memberikan keuntungan bagi sejumlah hakim konstitusi. Salah satu substansi perubahan yang ”diberikan” DPR dan pemerintah itu adalah aturan perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.

Kalau DPR dan pemerintah hanya mengotak-atik soal masa jabatan dan usia pensiun hakim konstitusi, dugaan publik bahwa ada transaksi di balik itu bisa menemukan kebenarannya. Revisi UU MK menjadi tidak solutif.