Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
revisi UU MK
Bagikan
Revisi UU Mahkamah Konstitusi Berlanjut
Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.
Politik & Hukum
·
DPR Dinilai Ingin Intervensi Hakim MK
Pada Kamis (22/9/2022), Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat UU MK menjadi inisiatif DPR. Padahal, baru dua tahun lalu UU itu direvisi. Sejumlah poin revisi pun dikritik.
Politik & Hukum
·
Uji Moralitas Hakim Konstitusi
Perubahan ketiga UU MK memberikan keuntungan bagi sejumlah hakim konstitusi. Salah satu substansi perubahan yang ”diberikan” DPR dan pemerintah itu adalah aturan perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.
Politik & Hukum
·
Soal Revisi UU MK
Kalau DPR dan pemerintah hanya mengotak-atik soal masa jabatan dan usia pensiun hakim konstitusi, dugaan publik bahwa ada transaksi di balik itu bisa menemukan kebenarannya. Revisi UU MK menjadi tidak solutif.
Opini
·
Aturan Peralihan Bisa Hindarkan RUU MK dari Konflik Kepentingan
Dalam RUU Mahkamah Konstitusi, perpanjangan masa jabatan dan usia minimal hakim konstitusi sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga independensi hakim dari politik. Asalkan, aturan tersebut diberlakukan di masa mendatang.
Politik & Hukum
·
Iklan
Revisi UU Mahkamah Konstitusi Berpotensi Memantik Kecurigaan Publik
DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Sejumlah perubahan tak diuraikan alasannya dalam naskah akademis revisi UU itu. Ini dapat memicu kecurigaan publik.
Politik & Hukum
·
Draf Revisi RUU MK Harus Diperbaiki untuk Masukkan Konten Penguatan MK
Rancangan revisi UU MK harus diperbaiki dengan menyerap aspirasi publik agar hal-hal yang melemahkan MK dihapus dari draf. Selain itu, MK harus diperkuat lewat aturan seleksi hakim dan perbaikan acara pemeriksaan di MK
Politik & Hukum
·
Kaji Mendalam Draf RUU MK
Presiden Jokowi diminta untuk mempelajari substansi draf revisi UU MK yang dikirimkan DPR sebelum menunjuk menteri untuk membahas revisi itu di DPR. Presiden pun dapat meminta masukan-masukan dari publik.
Politik & Hukum
·
RUU MK Diusulkan oleh Pengusung Tunggal
Revisi UU MK diusulkan oleh Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Atgas. Ia mengaku tak memiliki kepentingan apa pun dengan mengusulkan revisi itu. Ia hanya ingin menyamakan aturan pensiun hakim agung dan hakim MK.
Politik & Hukum
·
Motif DPR Dipertanyakan
DPR berencana merevisi UU MK. Dalam draf RUU tersebut, diatur perpanjangan masa jabatan pimpinan MK dan masa pensiun hakim MK hingga berusia 70 tahun.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan