Pemerintah berencana segera mengirim daftar inventarisasi masalah dan surat presiden terkait revisi UU MK. Revisi UU ini dianggap tidak mendesak serta dinilai memasukkan aturan untuk mengontrol hakim.

Pada Kamis (22/9/2022), Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat UU MK menjadi inisiatif DPR. Padahal, baru dua tahun lalu UU itu direvisi. Sejumlah poin revisi pun dikritik.

Perubahan ketiga UU MK memberikan keuntungan bagi sejumlah hakim konstitusi. Salah satu substansi perubahan yang ”diberikan” DPR dan pemerintah itu adalah aturan perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.

Kalau DPR dan pemerintah hanya mengotak-atik soal masa jabatan dan usia pensiun hakim konstitusi, dugaan publik bahwa ada transaksi di balik itu bisa menemukan kebenarannya. Revisi UU MK menjadi tidak solutif.

DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Sejumlah perubahan tak diuraikan alasannya dalam naskah akademis revisi UU itu. Ini dapat memicu kecurigaan publik.

Rancangan revisi UU MK harus diperbaiki dengan menyerap aspirasi publik agar hal-hal yang melemahkan MK dihapus dari draf. Selain itu, MK harus diperkuat lewat aturan seleksi hakim dan perbaikan acara pemeriksaan di MK

Presiden Jokowi diminta untuk mempelajari substansi draf revisi UU MK yang dikirimkan DPR sebelum menunjuk menteri untuk membahas revisi itu di DPR. Presiden pun dapat meminta masukan-masukan dari publik.

Revisi UU MK diusulkan oleh Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Atgas. Ia mengaku tak memiliki kepentingan apa pun dengan mengusulkan revisi itu. Ia hanya ingin menyamakan aturan pensiun hakim agung dan hakim MK.