Sudah lewat satu tahun sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sampai hari ini, revisi tak kunjung dimulai, membawa kekaburan hukum dan ketidakpastian ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, inflasi yang terus melejit semakin menggerus upah buruh yang hanya naik tipis.

UU Cipta Kerja merupakan proyek deregulasi yang dinilai mampu mengatasi obesitas dan tumpang tindih peraturan perizinan berusaha. Namun, terdapat noktah yang menodai deregulasi dan mengunci kemudahan berusaha di daerah.

Pemerintah menerbitkan peraturan dan keputusan presiden baru turunan UU Cipta Kerja. Padahal, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah dilarang menerbitkan aturan pelaksana baru selama proses perbaikan UU Cipta Kerja.

Isu ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, revisi UU sapu jagat ini diharapkan jadi momentum perbaikan yang substansial.

Pemerintah memasang target realisasi investasi senilai Rp 1.200 triliun pada tahun 2022. Angka itu dinilai terlalu ambisius, terlebih di tengah berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi iklim berinvestasi tahun ini

Revisi UU Cipta Kerja tidak cukup dimaknai sebagai formalitas meluruskan proses formil tanpa menyentuh perbaikan substansi. Putusan MK harus dijadikan momentum membenahi UU Cipta Kerja secara komprehensif.

Perbaikan UU Cipta Kerja mesti memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jika diabaikan, UU Cipta Kerja berpotensi diuji kembali ke MK.