Pengaturan mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan menjadi salah satu poin dalam revisi UU PPP yang disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, Selasa (8/2/2022).

Isu ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, revisi UU sapu jagat ini diharapkan jadi momentum perbaikan yang substansial.

Pemerintah memasang target realisasi investasi senilai Rp 1.200 triliun pada tahun 2022. Angka itu dinilai terlalu ambisius, terlebih di tengah berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi iklim berinvestasi tahun ini

Perbaikan UU Cipta Kerja mesti memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jika diabaikan, UU Cipta Kerja berpotensi diuji kembali ke MK.

Pasca-putusan MK yang menyatakan pembentukan UU No 11/2020 Cipta Kerja cacat formil sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah dan DPR diminta memperbaikinya. Untuk itu, ”Kompas” mewawancarai Menkumham.

Setelah Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani juga berkomitmen melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. DPR menargetkan revisi UU Cipta Kerja bisa masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan tidak salah menafsirkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.