Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#revisi uu cipta kerja
Bagikan
Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Sektor Agraria, Pemerintah Dinilai Langgar Putusan MK
Pemerintah menerbitkan peraturan dan keputusan presiden baru turunan UU Cipta Kerja. Padahal, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah dilarang menerbitkan aturan pelaksana baru selama proses perbaikan UU Cipta Kerja.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
·
Pastikan Perbaikan UU Cipta Kerja Praktikkan Partisipasi Bermakna
Pengaturan mengenai pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan menjadi salah satu poin dalam revisi UU PPP yang disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, Selasa (8/2/2022).
Politik & Hukum
·
Manfaatkan Peluang Membenahi UU Cipta Kerja
Isu ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja masih menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, revisi UU sapu jagat ini diharapkan jadi momentum perbaikan yang substansial.
Ekonomi
·
Target Investasi 2022 Dinilai Terlalu Ambisius
Pemerintah memasang target realisasi investasi senilai Rp 1.200 triliun pada tahun 2022. Angka itu dinilai terlalu ambisius, terlebih di tengah berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi iklim berinvestasi tahun ini
Ekonomi
·
Revisi Setengah Hati
Revisi UU Cipta Kerja tidak cukup dimaknai sebagai formalitas meluruskan proses formil tanpa menyentuh perbaikan substansi. Putusan MK harus dijadikan momentum membenahi UU Cipta Kerja secara komprehensif.
Ekonomi
·
Tindak Lanjuti Putusan MK, Asas Pembentukan Perundang-undangan Jangan Diabaikan
Perbaikan UU Cipta Kerja mesti memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, terutama keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Jika diabaikan, UU Cipta Kerja berpotensi diuji kembali ke MK.
Politik & Hukum
·
Menkumham: Benahi yang Substansial di UU Cipta Kerja, Perbaiki "Typo"
Pasca-putusan MK yang menyatakan pembentukan UU No 11/2020 Cipta Kerja cacat formil sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah dan DPR diminta memperbaikinya. Untuk itu, ”Kompas” mewawancarai Menkumham.
Politik & Hukum
·
DPR Upayakan Perbaikan UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022
Setelah Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani juga berkomitmen melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. DPR menargetkan revisi UU Cipta Kerja bisa masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022.
Politik & Hukum
·
Hindari Salah Tafsir Putusan MK, Pemerintah dan DPR Mesti Perbaiki UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan tidak salah menafsirkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Politik & Hukum
·
Momentum Benahi Kelemahan Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja bisa jadi momentum untuk mengoreksi berbagai kelemahan di dalam ”omnibus law” itu. Pembenahan bisa berdampak pada kualitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ekonomi
·
Lihat Lainnya