DPR menargetkan pembahasan substansi materi revisi UU ITE selesai pada akhir September ini. Hingga kini, masih ada sejumlah pasal yang harus dibahas, seperti perjudian dan pornografi.

Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.

Setelah diterpa pandemi Covid-19 berkepanjangan, ekosistem pertembakauan berupaya memulihkan kinerjanya di tahun 2023. Namun, ikhtiar itu menghadapi tantangan seiring mencuatnya rencana revisi peraturan perundangan.

Revisi UU Desa seharusnya untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan, bukan perpanjangan masa jabatan kepala desa .

DPRA Aceh, akhir Februari, akan mulai membahas revisi Qanun Perda Hukum Jinayat dengan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak di Aceh.

KSPI mengecam upaya menggagalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI 2022. UMP DKI pada 21 November diputuskan naik 0,85 persen, lalu direvisi naik 5,1 persen pada 18 Desember.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan tidak salah menafsirkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MK menyatakan, UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan tata cara pembentukan UU itu diperbaiki paling lama dua tahun. Putusan ini disambut positif sekaligus mengundang kritik.