Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.

Setelah diterpa pandemi Covid-19 berkepanjangan, ekosistem pertembakauan berupaya memulihkan kinerjanya di tahun 2023. Namun, ikhtiar itu menghadapi tantangan seiring mencuatnya rencana revisi peraturan perundangan.

Revisi UU Desa seharusnya untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan, bukan perpanjangan masa jabatan kepala desa .

PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait besaran UMP 2022. Pemprov diminta menyusun UMP baru yang besarannya Rp 4,5 juta.

KSPI mengecam upaya menggagalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI 2022. UMP DKI pada 21 November diputuskan naik 0,85 persen, lalu direvisi naik 5,1 persen pada 18 Desember.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan tidak salah menafsirkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MK menyatakan, UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan tata cara pembentukan UU itu diperbaiki paling lama dua tahun. Putusan ini disambut positif sekaligus mengundang kritik.

Koalisi Masyarakat menolak usulan revisi perda Covid-19 dan sanksi pidana. Langkah itu berpotensi menyengsarakan masyarakat miskin. Bapemperda DPRD DKI juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang usulan pasal revisi.