Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
REVISI
Bagikan
Tanpa Ketentuan ”Illicit Enrichment”, LHKPN Hanya Jadi Pekerjaan Administratif
Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.
Politik & Hukum
·
Ekosistem Pertembakauan Jatim di Tahun Menantang
Setelah diterpa pandemi Covid-19 berkepanjangan, ekosistem pertembakauan berupaya memulihkan kinerjanya di tahun 2023. Namun, ikhtiar itu menghadapi tantangan seiring mencuatnya rencana revisi peraturan perundangan.
Nusantara
·
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sarat Kepentingan Politik
Revisi UU Desa seharusnya untuk pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan, bukan perpanjangan masa jabatan kepala desa .
Politik & Hukum
·
Pemprov DKI Jakarta Masih Mengkaji Putusan PTUN soal Upah Minimum Provinsi
PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait besaran UMP 2022. Pemprov diminta menyusun UMP baru yang besarannya Rp 4,5 juta.
Metropolitan
·
Revisi Qanun Jinayat Mulai Akhir Februari
DPRA Aceh, akhir Februari, akan mulai membahas revisi Qanun Perda Hukum Jinayat dengan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak di Aceh.
Desk Regional
·
Iklan
KSPI Kecam Upaya Apindo Membawa Keputusan Revisi UMP DKI 2022 ke PTUN
KSPI mengecam upaya menggagalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi UMP DKI 2022. UMP DKI pada 21 November diputuskan naik 0,85 persen, lalu direvisi naik 5,1 persen pada 18 Desember.
Metropolitan
·
Hindari Salah Tafsir Putusan MK, Pemerintah dan DPR Mesti Perbaiki UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diharapkan tidak salah menafsirkan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja, bukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Politik & Hukum
·
Petik Pelajaran dari Cacat Formil UU Cipta Kerja
MK menyatakan, UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan tata cara pembentukan UU itu diperbaiki paling lama dua tahun. Putusan ini disambut positif sekaligus mengundang kritik.
Politik & Hukum
·
Koalisi Masyarakat Menolak Revisi Perda Covid-19 dan Usulan Sanksi Pidana di DKI Jakarta
Koalisi Masyarakat menolak usulan revisi perda Covid-19 dan sanksi pidana. Langkah itu berpotensi menyengsarakan masyarakat miskin. Bapemperda DPRD DKI juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang usulan pasal revisi.
Metropolitan
·
Revisi Perda Pandemi DKI, Satpol PP Dinilai Tak Tepat Jadi Penyidik
Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas usulan revisi Perda No 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Aturan tentang penyidikan oleh Satpol PP banyak ditentang dan pasal pidana dikhawatirkan kontraproduktif.
Metropolitan
·
Lihat Lainnya
Iklan