Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Sistem Informasi Rekapitulasi akan diterapkan pada Pilkada 2020 meski Bawaslu belum yakin SDM KPU mampu menjalankannya. Untuk itu, KPU akan berkonsultasi besok dengan pemerintah dan Komisi II DPR.

Memuat data...

Dalam kondisi pandemi yang amat berbahaya, penggunaan Aplikasi Rekapitulasi Elektronik dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya menjanjikan kecepatan dan relatif lebih murah, melainkan juga lebih menjamin keselamatan rakyat.

Memuat data...

Penerapan rekapitulasi elektronik berpotensi tak dapat dilakukan dalam Pilkada 2020. Pasalnya, ketersediaan anggaran e-rekap itu justru belum bisa dipastikan. Anggaran tersebut sebelumnya terpotong untuk Covid-19.

Memuat data...

KPU mengusulkan penerapan rekapitulasi elektronik dan penggunaan salinan penghitungan suara secara digital dalam Pilkada 2020. Gagasan ini dikemukakan setelah melakukan evaluasi terhadap Pemilu 2019.

Memuat data...

Indonesia meninggalkan 2019 dengan suksesi kekuasaan nasional. Pemilu serentak 2019 berhasil menjadi pintu gerbang suksesi itu dengan beberapa catatan. Sudah saatnya kerumitan penyelenggaraan pemilu dikurangi

Memuat data...

Indonesia meninggalkan 2019 dengan suksesi kekuasaan nasional. Pemilu serentak 2019 berhasil menjadi pintu gerbang suksesi itu dengan beberapa catatan. Sudah saatnya kerumitan penyelenggaraan pemilu dikurangi

Memuat data...

Komisi Pemilihan Umum dihadapkan pada dua pilihan teknis rekapitulasi elektronik yang rencananya bakal dipergunakan dalam Pilkada Serentak 2020. Dua pilihan itu adalah teknologi OCR atau OMR.

Memuat data...

Gagasan untuk menjadikan Pilkada serentak 2020 sebagai ajang uji coba penggunaan teknologi pemilu yang sebagian di antaranya berupa rekapitulasi elektronik menguat

Memuat data...

KPU menargetkan landasan hukum untuk mengimplementasikan rekapitulasi elektronik tuntas akhir tahun ini. Bila mencapai target, rekapitulasi elektronik kemungkinan besar bisa langsung diterapkan di Pilkada serentak 2020.

Memuat data...

Belum kunjung direvisinya Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dinilai tidak memberikan landasan hukum kuat untuk rencana penerapan rekapitulasi elektronik dalam Pilkada serentak 2020

Halaman 1