Pasal terkait ketubuhan perempuan dalam relasi antarumat manusia yang paling privat semestinya dihapus saja karena seharusnya berada dalam ranah etika. Reformasi hukum seharusnya sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Besarnya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi awal robohnya independensi penjaga konstitusi. Dari aspek budaya hukum, publik disuguhi situasi yang memperlihatkan betapa bobroknya hukum di Indonesia.

Tergerusnya kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintah sesuai hasil survei Kompas diyakini bisa dipulihkan dengan penyelesaian kasus-kasus hukum yang menarik atensi publik dan reformasi di instansi penegak hukum.

Ke depan, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Polri harus dibangun sebagai polisi rakyat yang sederhana, tidak pongah, tidak hedonis, tidak berlebihan dalam gaya hidup, dan tidak sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Kasus suap oleh Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati memantik momen reformasi hukum oleh Presiden. Menko Polhukam Mahfud MD pun kumpulkan sejumlah ahli hukum bahas konsep besar sistem peradilan yang akan ditata kembali.

Ditahannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati oleh KPK atas kasus dugaan suap menambah panjang catatan hitam para penegak hukum di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Gayus Lumbuun merespons dengan tegas hal ini.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sejumlah usulan untuk reformasi hukum seperti diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya, mengganti aparatur sipil negara di lingkup peradilan.

Mahfud ungkap putusan pailit seperti dijatuhkan MA terhadap KSP Intidana yang libatkan hakim agung ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Puluhan laporan sudah masuk. Modusnya, koperasi digugat anggotanya sendiri.