Mayoritas fraksi di DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak penetapan perppu itu menjadi UU.

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

DPR memberi perhatian serius pada upaya hukum terhadap putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu. Memasuki masa persidangan IV 2022/2023 ini, DPR juga akan menetapkan Perppu Pemilu menjadi undang-undang.

Rapat Paripurna ini menjadi rapat perdana di Masa Persidangan III tahun 2022-2023 setelah masa reses selama tiga pekan

Pimpinan DPR masih mencari kecocokan waktu untuk menggelar rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah guna menjadwalkan pengesahan Yudo Margono sebagai Panglima TNI di rapat paripurna.

DPR mengesahkan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian. Melalui pengesahan RUU ini, Indonesia resmi memiliki 38 provinsi.

Rapat paripurna diikuti sebanyak 91 orang hadir secara fisik, 218 orang hadir melalui daring dan 45 orang izin.

Selain pengesahan UU APBN 2023, Rapat Paripurna ini juga mengesahkan pimpinan KPK yang baru dan Hakim Konstitusi