Pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2020 yang sudah dilalui dan perpanjangan pendaftaran yang sedang berjalan termasuk rawan sengketa. MA menyatakan akan mpercepat proses sengketa agar tahapan sesuai jadwal.
Pemerintah mempertimbangkan untuk tak melanjutkan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Adapun, Tim Pembela Kebebasan Pers menyayangkan keputusan banding pemerintah.
Wartawan tetaplah manusia. Ia dan media tentu saja bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong.
Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika divonis bersalah oleh PTUN Jakarta atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.
Evi Novida Ginting melayangkan surat keberatan atas putusan pemberhentiannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke DKPP, Ombudsman RI, dan Presiden Joko Widodo. Evi juga akan mengajukan gugatan ke PTUN.
Gugatan Tim Pembela Kebebasan Pers terhadap tindakan pemerintah membatasi dan memblokir akses layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat pada Agustus lalu akan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bersikukuh menghentikan izin reklamasi pada pulau yang belum timbul. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menghargai hak pengembang yang sudah memberikan kontribusi.
Dua perusahaan melawan keputusan Gubernur DKI Jakarta lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar dapat melanjutkan proyek reklamasi yang sempat dihentikan. Dua pulau yang menjadi objek gugatan adalah Pulau F dan Pulau H. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI tetap berkomitmen untuk menghentikan reklamasi.
JAKARTA KOMPASPT Buana Permata Hijau meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati proses hukum yang belum usai terkait sengketa lahan taman Bersih Manusiawi Berwibawa atau BMW di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Caranya dengan membatalkan pembangunan stadion di sana Tidak a
JAKARTA KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat tetap meneruskan proses seleksi hakim agung kendati ada permintaan penundaan seleksi oleh hakim tinggi Binsar Gultom dan kuasa hukumnya Senin lalu terkait proses seleksi yang tidak menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara DPR menjadwalkan uji