Melihat ketidakefektifan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), membuat pemerintah harus memperpanjang PPKM dengan skala mikro.

Pantauan sejauh ini ada perubahan sedikit di masyarakat. Aturan agar mal, kafe, dan restoran tutup pukul 19.00 memaksa masyarakat tidak keluar malam. Akan tetapi, masih ada orang yang pindah nongkrong ke area di sekitar.

Warga di perbatasan wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok kerap mengendurkan kepatuhan protokol kesehatan di tengah pembatasan kegiatan publik. Lonjakan kasus Covid-19 belum menggugah kewaspadaan warga.

Melihat pengalaman pembatasan aktivitas di Jabodetabek, pembatasan sosial terbukti menuntut kerja sama solid antara kota induk, seperti DKI, dan kota-kota tetangganya. Hal serupa penting diterapkan di kota-kota lain.

Setelah Waterboom, Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi juga menutup tempat hiburan malam Kartika di Cikarang Barat. Tempat hiburan itu melanggar jam operasional dan membiarkan pengunjung berkerumun.

Jumlah penjual yang nongkrong ramai-ramai ini lebih sedikit dibandingkan dengan di awal pandemi tahun lalu, tetapi belum bisa menghilang sama sekali. Mereka juga masih melepas masker saat petugas patroli pasar berlalu.

Tidak hanya warga yang kesulitan mendapatkan akses ruang perawatan, tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 pun harus menunggu berhari-hari untuk masuk ruang perawatan, bahkan banyak yang tidak bisa masuk.

Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengatasi penularan Covid-19 memerlukan pendekatan berbasis masyarakat. Sejauh ini, pembatasan belum membuahkan hasil signifikan.

Membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kendati wilayahnya tidak diwajibkan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Kabupaten Batang dan Kota Tegal ikut menerapkan PPKM. Alasannya, untuk menekan penyebaran Covid-19 di daerahnya.