Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan atau mengabulkan tuntutan 32 warga terkait pencemaran udara di Jakarta.

PM 2,5 adalah polutan paling berbahaya yang bisa menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian.

Sistem peringatan yang mudah menjangkau masyarakat harus menjadi terobosan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar warga bisa menyadari kualitas udara di mana mereka hidup.

Revitalisasi tidak semata-mata mementingkan cagar budaya, tetapi juga warga setempat agar bisa ikut menikmati udara bersih. Mengalihkan lalu lintas justru menimbulkan kemacetan dan menambah emisi di lingkungan lain.

Konsentrasi PM2,5 di Jakarta dan sekitarnya melonjak dalam beberapa hari terakhir, jauh melebihi ambang aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia.

Putusan yang dijatuhkan hakim terkait dengan polusi udara Jakarta merupakan kewajiban pemerintah. Meskipun begitu, untuk mewujudkan langit biru Jakarta tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Gugatan warga negara agar pemerintah memperketat baku mutu udara nasional dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini agar dijalankan demi perbaikan kualitas udara.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta.