logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Penolakan warga Jawa Timur terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tetap kuat. Kalangan buruh, mahasiswa, dan warga, Kamis (16/7/2020), kembali berdemonstrasi menolak pembahasan rancangan aturan tersebut.

Memuat data...

Pemerintah menolak membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila usulan DPR. Namun, hingga kini surat resmi penolakan pembahasaan RUU itu belum diterima DPR. Nasib pembahasan RUU sangat bergantung pada sikap pemerintah itu.

Memuat data...

Fraksi Partai Golkar menegaskan tidak pernah mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga untuk dibahas DPR tahun ini. Usulan yang disampaikan anggota fraksinya bersifat personal dan bukan merupakan sikap fraksi.

Memuat data...

Pemerintah harus lebih terbuka dan banyak melakukan sosialisasi terhadap pembahasan undang-undang sapu jagat atau omnibus law.

Memuat data...

Koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi (judicial review) sejumlah pasal RKUHP yang bermasalah ke Mahkamah Konstitusi.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Dewan Perwakilan Rakyat merampungkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan untuk mulai dibahas di sisa waktu masa jabatan pada periode ini Dalam draf RUU terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi disepakati dikecualikan dari keharusan mendapat izin dari ketua pe

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang direncanakan rampung pada Juli 2019 menghadapi kendala sejumlah isu krusial yang alot diperdebatkan Salah satu isu yang masih memancing pro dan kontra di kalangan internal Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah adalah is

Memuat data...

&nbspJAKARTA KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bertekad mengejar penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang dalam waktu tiga bulan ke depan sebelum mengakhiri masa jabatan pada September ini Sejauh ini dari total 55 RUU yang terdapat di Program Legislasi Nasional 2019 DPR dan p

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Setelah mendapat penolakan dari berbagai pihak Komisi X DPR berencana mencabut Rancangan Undang-Undang Permusikan yang telah masuk daftar prioritas Program Legislasi Nasional Meski demikian proses pencabutan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja tetapi harus melalui sera

Memuat data...

&nbspJAKARTA KOMPAS - Tumpang tindih regulasi dan regulasi yang berlebih hingga mencapai 42000 menurut catatan pemerintah hingga April 2015 membuat kebutuhan untuk melakukan deregulasi mendesak Keberadaan lembaga tunggal yang bertugas mengusulkan dan menangani draf regulasi mampu menghar

Halaman 1