Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Seluruh penggunaan anggaran akan diaudit BPK secara menyeluruh melalui analisis ”big data”.

Memuat data...

Hukum acara di Mahkamah Konstitusi dinilai lemah. Akibatnya, sebelum sidang dimulai, pemerintah justru tetapkan terlebih dahulu Perppu No 1/2020 jadi UU No 2/2020. Kepastian hukum pun dinilai lemah. Perlukah direvisi?

Memuat data...

MK tetap dapat melanjutkan pemeriksaan perkara pengujian Perppu No 1/2020 tanpa perlu menunggu permohonan baru. MK cukup dengan mengubah judul aturan yang diuji. Ini bisa dilakukan karena alasan ada kegentingan memaksa.

Memuat data...

Menkumham Yassona H Laoly menegaskan, korupsi dana penanganan Covid-19 tetap bisa dipidana. Perppu 1/2020 tidak memberikan hak imunitas bagi pelaku korupsi terkait penanganan Covid-19.

Memuat data...

MK akan tetap memeriksa perkara pengujian Perppu 1/2020 hingga akhirnya perppu itu disetujui DPR menjadi UU. Apabila hal itu terjadi, perkara dihentikan. Uji materi baru bisa diajukan, yaitu atas UU Penetapan Perppu.

Memuat data...

Meski PAN menyetujui penetapan Perppu No 1/2020 menjadi UU, Majelis Pertimbangan PAN melihat perppu berpotensi melanggar konstitusi dan membuka celah penyimpangan. Karena itu, PAN harus mengkaji mendalam perppu tersebut.

Memuat data...

KPK diminta untuk menyelidiki pelaksanaan program Kartu Prakerja. Selain program itu, keputusan pemerintah menerbitkan Perppu No 1/2020 terkait penanganan Covid-19 juga mendapat kritik, khususnya terkait pasal impunitas.

Memuat data...

Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro-kontra. Pasal di perppu ini juga diuji di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa persoalannya?

Memuat data...

MK akan tetap menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara uji materi Perppu 1/2020 meski pemerintah membatasi akses ke Jabodetabek. Pembatasan ini hingga saat ini belum mengganggu kegiatan persidangan.

Memuat data...

Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait keuangan negara di tengah pandemi Covid-19, masih menunggu kepastian rapat pimpinan DPR.

Halaman 1