Pengaturan detail mengenai tugas dan kewenangan lembaga independen yang bertugas sebagai regulator dan pengawas perlindungan data pribadi diperlukan.

Sejumlah fraksi di Komisi I DPR mendorong pembentukan lembaga independen pengatur dan pengawas pengelolaan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Konversi pulsa menjadi uang masih luput dari perhatian operator dan regulator. Perlu UU Perlindungan Data Pribadi untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dari aktivitas konversi pulsa menjadi uang tunai.

Kehadiran lembaga independen dinilai penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Namun, pembentukan lembaga mesti pula mempertimbangkan sejumlah persoalan lembaga di Tanah Air.

Pembobolan data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, data milik lebih dari 890.000 orang yang diduga nasabah Kreditplus bocor dan terbuka di situs kriminal.

RUU Perlindungan Data Pribadi harus memuat regulasi yang merinci hak dan kewajiban penegak hukum terkait perlindungan data pribadi untuk mendukung pemberantasan tindak kriminal. Jangan jadi alat negara menginteli warga.

Data pribadi ialah sesuatu yang sangat sensitif dan cenderung dirahasiakan. Jika data itu bocor, apalagi tersebar di media sosial, pasti menimbulkan kekhawatiran pemiliknya. Karena itu, perlindungan negara dibutuhkan.

Masyarakat sipil mengusulkan agar ancaman pidana di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi dihilangkan. Ancaman pidana dapat merujuk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Riset firma keamanan siber Digital Shadows menemukan bahwa selama 1,5 tahun terakhir, telah terjadi lebih dari 100.000 praktik pembobolan yang membocorkan 15 miliar ”username” dan ”password”.

Meski UU Perlindungan Data Pribadi serta UU Keamanan dan Ketahanan Siber belum ada, penegak hukum tetap dapat menjerat pelaku peretasan dan doxing. Ketentuan di dalam UU ITE sudah memadai untuk menjerat kejahatan siber.