Kebocoran data pribadi warga tak cukup ditangani dengan serangkaian penyelidikan yang dilakukan pemerintah. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kian mendesak untuk mencegah pencurian data pribadi terulang.

Penulis dan sejarawan dunia, Yuval Noah Harari, dalam Forum Ekonomi Dunia 2020 mengatakan, ketika Anda memiliki cukup data, Anda tidak perlu mengirim tentara untuk mengendalikan suatu negara.

RUU PDP layak pula dibahas siang-malam sampai ketok palu untuk menambal atau mencegah kebocoran data yang lebih parah. Jangan sampai masa depan tidak lagi menjadi milik kita oleh karena kita lalai menjaga data.

Kementerian Dalam Negeri membenarkan adanya dugaan peretasan terhadap peladen dinas dukcapil di empat daerah. Namun, belum bisa dipastikan apakah data yang diperjualbelikan di Raid Forums hasil dari peretasan itu.

Apa yang perlu dicermati agar perusahaan tetap melindungi data pribadi, menjaga sistem keamanan mereka dan mengelola risiko? Jawabannya sederhana yaitu kesiapan infrastruktur perusahaan.

Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan evaluasi pelayanan daring data kependudukan di seluruh Indonesia. Hal ini berdampak pada sistem pelayanam daring di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bekasi.

Kebocoran data pribadi kembali terjadi, sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum juga selesai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah.

Tiga tahun implementasi General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa bisa menjadi bahan pelajaran bagi Indonesia yang sedang berkutat pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kebocoran data pribadi masyarakat terus terjadi. Sementara itu, pemerintah dan DPR tidak kunjung menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

DPR diingatkan untuk menyegerakan penyelesaian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sekarang ini sedang dibahas bersama pemerintah. Kini, belum ada UU yang mengatgur pengamanan data pribadi.