Pemerintah menyiapkan operasionalisasi perdagangan karbon. Selain peta jalan perdagangan karbon, bursa karbon dan pembaruan sertifikat pengurangan emisi juga disiapkan.

Kebijakan penanganan perubahan iklim dan kebijakan energi tidak dapat dipisahkan, bagai api dengan asap. Indonesia dan Jepang berkoordinasi dalam memprakarsai transisi energi di kawasan dan mempromosikan ke negara lain.

Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2e emisi yang akan diperdagangkan atau yang surplus pada 2023, dari total potensi 20 juta ton CO2e.

Bursa karbon merupakan sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. Perdagangan karbon merupakan mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain kerugian, penelitian ini juga menilai manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemanasan yang disebabkan oleh emisi. Mereka menyoroti keuntungan besar yang secara tidak proporsional menguntungkan beberapa negara maju.

Dalam mewujudkan tata kelola karbon biru yang lebih terukur, berkeadilan, dan inklusif, salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah menempatkan ekosistem penyedia karbon biru sebagai ekosistem yang inklusif.

Kapitalisme sebagai biang keladi krisis ekologi dan kini bencana iklim memukul balik kapitalisme. Karena itu, perlu perubahan sistem dari kapitalis ke arah eko-sosialisme demokratis.

Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon membuka peluang semua pihak, termasuk pelaku usaha dan kelompok masyarakat, melakukan perdagangan karbon. Namun, perdagangan karbon ini harus sesuai dengan mekanisme.