Kemendagri telah melakukan evaluasi terhadap 58 penjabat kepala daerah. Dari jumlah tersebut, satu penjabat kepala daerah diganti karena tidak memenuhi parameter dalam evaluasi.

Kemendagri telah melewatkan waktu untuk melaksanakan tindakan korektif dari Ombudsman RI yang berakhir pada 28 Agustus lalu. Saat ini, ada waktu 60 hari bagi ORI dan Mendagri untuk proses resolusi.

Sejak Mei hingga Agustus 2022, terdapat 71 penjabat kepala daerah yang diangkat. Namun, hingga kini, Kemendagri belum juga menerbitkan aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah berupa peraturan pemerintah.

Ombudsman RI digugat oleh Ojat Sudrajat pada 22 Agustus 2022. Gugatan tersebut dilakukan setelah ORI mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam proses pengangkatan penjabat kepala daerah.

Ada sejumlah perubahan dalam PP BUMN baru. Misalnya tentang pemberian ruang bagi jajaran direksi BUMN untuk membuktikan dirinya tidak bersalah terhadap dugaan kerugian BUMN dan mempertegas larangan berpolitik praktis.

MK menyatakan pentingnya proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Untuk itu, pemerintah diminta menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 UU Pilkada.

Pada 15 Mei 2022, ada lima kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Namun, hingga saat ini belum ada aturan teknis yang mengatur penetapan penjabat kepala daerah.

Dalam penyusunan aturan turunan UU IKN, pemerintah diingatkan untuk belajar dari pengalaman pembentukan RUU IKN yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Partisipasi yang bermakna menjadi kata kunci penting.