Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

BSSN menyebutkan telah menyampaikan kepada pemerintah terkait penyebab kebocoran data. Masalah ini mesti diatasi dengan regulasi yang kuat dan SDM yang mumpuni.

BSSN menyatakan telah berulang kali ingatkan institusi pemerintah untuk memperkuat keamanan data di sistemnya untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Namun, pemberitahuan itu tak pernah ditanggapi serius.

Permasalahan Permenkominfo No 5/2020 menunjukkan tumpang tindih kebijakan digital di beragam kementerian dan lembaga di Indonesia. Perlu dialog, kerja sama, dan konvergensi tata kelola terkait isu digital antar- K/L.

Masih banyak aspek legal culture yang harus diperbaiki dan dibangun ulang secara matang oleh pemerintah untuk menyikapi bisnis digital yang berkembang pesat. Koordinasi antarkementerian/lembaga amat diperlukan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menepis tudingan pemerintah tidak mendukung kreativitas digital. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik mendaftarkan diri, menurut dia, adalah agar taat hukum.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan kewajiban perusahaan elektronik di Indonesia mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Selain menunjukkan ketidaksinkronan kebijakan antarlembaga, ketentuan wajib daftar bagi penyelenggara sistem elektronik juga dinilai menghambat perkembangan bisnis digital, terutama di sektor ekonomi kreatif Tanah Air.