logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara mendesak penundaan pilkada untuk mengedepankan keselamatan warga. Dalam situasi pandemi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam pilkada akan sulit dilaksanakan.

Memuat data...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkada 2020. Meski demikian, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum meyakini dorongan tersebut berdasarkan alasan-alasan ilmiah.

Memuat data...

Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, mendesak pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda pilkada mengingat perkembangan kasus Covid-19 yang masih terus meninggi.

Memuat data...

Di tengah dorongan agar Pilkada 2020 ditunda parsial atau menyeluruh terkait penyebaran Covid-19, pemerintah dan DPR tetap menginginkan tahapan pilkada berlanjut.

Memuat data...

MK diminta membatalkan ketentuan dalam Perppu No 2/2020 terkait pelaksanaan pilkada pada Desember 2020. Sebab, tak ada kegentingan yang memaksa perlunya pilkada dilakukan tahun ini, apalagi wabah Covid-19 belum berakhir.

Memuat data...

Kebijakan menunda Pilkada Serentak 2020 selama tiga bulan, dari September menjadi Desember 2020, dinilai tidak realistis dari sisi keamanan ataupun anggaran. Sebab, pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.

Memuat data...

Keputusan untuk tetap menggelar pilkada tahun ini perlu dikaji ulang. Meski pandemi Covid-19 diperkirakan akan mereda pertengahan tahun ini, masih dibutuhkan waktu untuk pemulihan. Ditambah lagi sejumlah persoalan lain.

Memuat data...

Partai politik bakal mengevaluasi bangunan koalisi dan bakal pasangan calon yang akan diusung pada Pilkada 2020 setelah pandemi Covid-19 selesai tertangani.

Memuat data...

Persoalan potensi 270 daerah bakal dipimpin hanya oleh penjabat kepala daerah jika penundaan Pilkada 2020 mundur satu tahun akan dibawa oleh Komisi II DPR dalam rapat dengan pemerintah.

Memuat data...

Pemerintah dianggap perlu mengeluarkan payung hukum agar pemerintah daerah dapat merealokasi anggaran Pilkada 2020 untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran ini merupakan permintaan DPR dan disetujui pemerintah.

Halaman 1