Kebijakan pengupahan, yang di dalamnya mencakup upah minimum, memegang peran sentral dalam perkembangan pasar kerja. Ketentuan formula perhitungan di Perppu Cipta Kerja dikhawatirkan jadi ’pedang bermata dua’.

Kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 yang mencapai 7,5 persen dinilai sudah mampu menjaga daya beli pekerja. Syaratnya, pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga inflasi agar tidak kian melambung.

Sampai Selasa (29/11/2022), sebanyak 33 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi tahun 2023. Kenaikannya berkisar 4-9,15 persen dibandingkan upah minimum tahun ini.

Sepuluh asosiasi pengusaha resmi meminta Mahkamah Agung membatalkan regulasi tentang upah minimum 2023 karena dinilai melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.

Sisa waktu menjelang penetapan upah minimum provinsi tahun 2023 diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dewan Pengupahan daerah untuk dialog. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan ke kepala daerah diterima semua pihak.

Harapan buruh agar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak dipakai untuk menetapkan upah minimum 2023 tak terwujud. Rapat Dewan Pengupahan Nasional memutuskan hal tersebut.

Jika penetapan upah minimum tetap mengacu pada formula yang berlaku dalam PP No 36/2021, daya beli pekerja bakal terus tergerus.

Revisi kenaikan UMP DKI Jakarta direspons buruh di Jawa Barat dengan menuntut revisi kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 5-7 persen. Unjuk rasa di akhir 2021 bakal digelar jika tuntutan itu tak dipenuhi.