Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak terkatung-katung, perlu titik temu dalam perdebatan fraksi-fraksi di DPR. Selain pertimbangan evaluasi Pemilu 2019, pembahasan keserentakan pilkada sebaiknya dibahas belakangan.

Memuat data...

Gagasan untuk menggabungkan pemilu nasional dengan pemilu nasional dinilai tidak logis dan tak punya dasar. Pemerintah dan DPR diminta untuk mengkaji pola keserentakan pemilihan di dalam RUU Pemilu.

Memuat data...

Sebanyak 33 petugas KPU dan calon petugas lapangan KPPS di Jambi yang terkonfirmasi polisitif Covid-19 langsung menjalani isolasi. Jika belum sembuh hingga tes kedua dilakukan, petugas akan diganti.

Memuat data...

Simulasi model keserentakan pemilu perlu dilakukan terlebih dulu sebelum diputuskan model yang akan berlaku pada pemilu selanjutnya. Salah satunya agar selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Memuat data...

Wabah Covid-19 yang semakin menyebar merupakan situasi kedaruratan yang perlu disikapi secara serius. Untuk mencegah penyebaran virus korona baru itu, penundaan Pilkada Serentak 2020 menjadi pilihan rasional.

Memuat data...

Pembentuk undang-undang diminta hati-hati dalam memroses perubahan Undang-Undang Pemilu agar nantimya masyarakat

Memuat data...

Pasca-putusan MK terkait penataan ulang desain keserentakan pemilu, KPU berharap pembentuk UU segera merevisi UU Pemilu. KPU cenderung pada model pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Memuat data...

Mahkamah Konstitusi menyatakan, pemilu lima kotak bukan satu-satunya model pemilu serentak yang konstitusional. Ada lima model lain yang dapat dipilih. Pemilihan model itu diserahkan ke pembuat UU.

Memuat data...

Konstitusionalitas keserentakan pemilu kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persoalan keserentakan pemilu ini tidak dapat dilepaskan dari desain pemilu yang diatur di dalam konstitusi Mahkamah dalam beberapa kali putusan juga telah memberikan tafsirnya atas konstitusi terkait dengan keserentaka

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Dalam mengambil putusan terhadap perkara uji materi mengenai keserentakan pemilu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pendapat para ahli yang dihadirkan Di samping itu kesimpulan dari para pihak baik pemohon pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadi bahan pertimb

Halaman 1