We can breathe a sigh of relief now, but just a little. This is because the struggle is not over yet.

Menurut rencana, pembahasan mengenai substansi daftar inventarisasi masalah RUU PDP akan dilakukan pada 13-25 Juni. Selama itu, panitia kerja DPR dan pemerintah akan maraton membahas mengenai substansi RUU PDP.

Pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang penting buat publik tersandera akibat tak kunjung tuntasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Hingga kini, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum dibahas kembali oleh DPR meskipun di awal masa sidang selalu dinyatakan akan dibahas.

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, komunikasi politik perlu dibangun demi kegotongroyongan politik. Pemerintah dan DPR berkomitmen menghadirkan UU PDP yang kuat agar kebocoran data pribadi tak terjadi.

Pssca adanya pertemuan-pertemuan untuk mencari titik temu antara pemerintah dengan DPR terkait kelembagaan otoritas perlindungan data pribadi, publik mengharapkan RUU Perlindungan Data Pribadi segera tuntas dibahas.

Kerja Panja Kebocoran Data Pribadi berbeda dengan Panja RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Panja kebocoran data menganalisis penyebab kebocoran data bisa berulang kali terjadi. Hasilnya bisa jadi masukan untuk RUU PDP.

Tereksposnya NIK warga di daring, termasuk NIK Presiden, disebabkan pengendali data belum menerapkan prinsip perlindungan data yang semestinya. Sementara pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi juga masih buntu.