Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2e emisi yang akan diperdagangkan atau yang surplus pada 2023, dari total potensi 20 juta ton CO2e.

Pajak karbon yang seharusnya diterapkan sejak 2022, diperlukan untuk memitigasi perubahan iklim. Apalagi, dalam G20 Presidensi Indonesia diteguhkan bahwa Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon.

Strategi pengembangan kendaraan emisi karbon rendah (LCEV) diharapkan mampu menurunkan emisi karbon.

Situasi memang tak mudah. Kita berdiri di depan dunia yang cemas. Ketidakpastian membuat kita gelisah. Begitu banyak hal yang tak kita mengerti atau bisa kita kendalikan. Namun, Indonesia bukan tanpa harapan.

Beberapa kebijakan untuk memperluas basis penerimaan pajak ditunda sementara di tengah kondisi ekonomi yang tak pasti. Langkah itu dilematis di tengah kebutuhan untuk mendongkrak pendanaan fiskal yang lebih memadai.

Pajak karbon sebagai instrumen untuk pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu gebrakan fiskal. Namun, penerimaan dari pajak karbon ini harus dipastikan digunakan untuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Sebenarnya dominasi PNBP dari basis kayu masih sangat tinggi, tetapi PNBP sektor kehutanan menjadi sangat kecil karena kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan kurang komprehensifnya optimalisasi potensi.

CBAM Uni Eropa bakal menjadi ”benteng” karbon aneka produk besi baja Indonesia. Tanpa CBAM, Indonesia masih bisa memperoleh tarif nol persen. Dengan CBAM, bea masuknya bisa mencapai 16,8 persen.