Pemerintah daerah diminta mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja produk dalam neger. Jika ketentuan itu tak dipenuhi, usulan APBD yang diajukan tak akan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.

Insentif fiskal yang digelontorkan kepada wajib pajak dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah setelah memberitahukan rencana pemberian insentif tersebut kepada DPRD.

Kesepakatan telah terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Kesepakatan telah terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk optimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan bakal diberikan ke pemerintah daerah yang terbukti menghambat investasi. Substansi ini ada di rancangan peraturan pemerintah.

Pemerintah pusat akan menarik wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Nantinya, hampir semua tarif pajak dan retribusi daerah akan ditetapkan secara nasional.

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Partisipasi pembayaran pajak berusaha ditingkatkan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan dompet digital. Perluasan akses pembayaran digital diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan dan keamanan selama pandemi.