UU IKN menyatakan, dua tahun setelah disahkan, mesti terbentuk UU Jakarta baru. Argumen kekhususan harus disiapkan dengan baik oleh perumus UU Jakarta. Salah kunci penting untuk diperhatikan ialah tata kelola perkotaan.

Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.

Sesuai semangat otonomi daerah, organisasi perangkat daerah idealnya lebih banyak ditentukan oleh strategi lokal, tetapi tetap dengan standar pengawasan yang jelas dari Jakarta.

Ajang pilkada adalah ajang partai politik dan sistem politik yang memengaruhi otonomi daerah. Sayangnya, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah otonom bukan prioritas utama para aktor politik nasional dan lokal.

Pertemuan pimpinan Otorita IKN dan pimpinan KPK merupakan upaya membangun budaya antikorupsi di pusat pemerintahan yang diharapkan jadi role model semua sektor, lini, dan tingkatan pemerintahan di Indonesia.

Merebaknya varian Omicron membuka kusutnya tata kelola mengatasi pandemi, khususnya terkait hubungan pusat-daerah. Tata kelola mengatasi pandemi terjebak kepada asas desentralisasi dan abai terkait asas dekonsentrasi.

Terlepas dari materi UU IKN dan sebutan Nusantara yang juga disambut masyarakat luas dengan beragam respons, bangsa Indonesia membutuhkan kepastian, sempurna, dan mulusnya cita-cita adanya IKN tersebut.

Artikel ini menggali praktik otonomi daerah yang perlu diantisipasi karena terdapat berbagai pemahaman yang berpotensi mematikan otonomi daerah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak kemerdekaan RI.