Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
opini cecep darmawan
Bagikan
Analisis
Menghindari Dramaturgi Kemerdekaan Pendidikan
Pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah secara sistemik. Perlu ada perhatian khusus dan serius guna merumuskan alternatif kebijakan pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan terencana serta berkelanjutan.
Opini
·
Mahalnya Uang Kuliah Tunggal di Menara Gading
Hakikat pendidikan tinggi adalah jalan bagi masyarakat memperoleh pendidikan sehingga dapat mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Bukan sebaliknya pendidikan yang menara gading, elitis, dan sulit diakses rakyat kecil.
Opini
·
Anomali Kampus Merdeka
Meski telah diatur prinsip demokrasi, nyatanya pendekatan kekuasaan justru lebih nampak dalam demokrasi kampus. Politik transaksional berpotensi besar terjadi dalam demokrasi kampus. Apakah otonomi kampus masih ada ?
Opini
·
Kode Etik Guru Nasional
Perlukah pemerintah mengatur dan membentuk kode etik guru nasional? Bukankah kode etik profesi merupakan kewenangan sepenuhnya dari organisasi profesi sebagaimana juga organisasi-organisasi profesi lain?
Opini
·
Defisit Otonomi dan Etatisme Pendidikan
Otonomi pendidikan bertujuan mewujudkan pendidikan inklusif, pro-publik, menjangkau seluruh masyarakat. Namun, fenomena dan kebijakan belakangan ini justru kerap kontraproduktif dengan semangat otonomi pendidikan.
Artikel Opini
·
Iklan
Menyoal Kepastian Hukum UN
Jika pemerintah melalui SE menghapus UN, sementara PP masih memerintahkan UN, maka telah terjadi ketidakpastian hukum UN. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kemendikbud selayaknya segera membenahi regulasi UN.
Opini
·
Menyambut Digitalisasi Pendidikan
Dukungan 20 persen dana pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi semestinya hanya digunakan khusus untuk biaya investasi dan biaya operasional nonpersonalia.
Opini
·
Menggagas ”Omnibus Law” Sisdiknas
Berbagai pemangku kepentingan pendidikan menilai bahwa regulasi sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja sangat kontraproduktif dengan cita hukum membangun sumber daya manusia berkarakter Indonesia.
Opini
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·