Hampir sepekan sejak disetujui oleh DPR, draf final RUU Cipta Kerja belum dapat diakses oleh publik. Baleg DPR menjanjikan draf itu dapat diakses pada awal pekan depan.

Lobi memuluskan pengesahan RUU Cipta Kerja total dilakukan oleh koalisi fraksi pendukung pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di DPR, plus pemerintah. Kekuasaan mayoritas lagi-lagi tak berpijak pada suara publik.

Aksi mahasiswa Kendari menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR terus berlangsung. Mereka melakukan beragam aksi, mulai dari menginap di DPRD Sultra hingga merazia pusat perekonomian.

Keberadaan politik sejatinya untuk menghadirkan kemaslahatan umat. Namun ketika politik sudah bias pada kepentingan bisnis pemilik modal, kepentingan rakyat bisa terabaikan.

Kita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan yang robek. Politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengingatkan, salah satu penyebab terjadinya korupsi kepala daerah ialah biaya untuk mendapatkan rekomendasi dari parpol cukup besar. Bisakah hal tersebut diatasi?

Meskipun berkali-kali digelar, pemilu belum mencapai tujuannya menjaga kedaulatan. Pasalnya, sistem pemilu rentan disisipi oligarki hingga kartel politik. Karena itu, selain menata sistem, parpolnya juga direformasi.

Dalam perspektif historis, musibah dapat menghancurkan umat manusia, tetapi juga selalu memungkinkan datangnya berkah. Berkah yang menggembirakan adalah lem perekat bangsa menguat di tengah wabah Covid-19.

Jika DPR memahami sistem merit yang benar, memahami watak dan hakikat sistem birokrasi pemerintah, DPR akan mencabut keinginan membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Konsekuensi terburuk dari kartelisasi oligarkis adalah partai terpisah dari masyarakat sipil. Gerakan sipil jadi gerakan yang soliter, dan kadang liar, karena kehilangan sambungannya dengan negara, yaitu parpol.