Para oligark diperkirakan kembali menanamkan sahamnya melalui sumbangan dana pemilu kepada peserta pemilihan legislatif ataupun presiden. Mereka juga akan merasuki pejabat hukum untuk melindungi praktik bisnis koruptif.

Ada beberapa masalah setelah reformasi yang harus diselesaikan. Di antaranya terbentuk orang-orang yang lebih menikmati reformasi daripada pihak yang lain secara tidak proporsional. Biaya demokrasi jadi terlalu besar.

Mematuhi nilai-nilai konstitusional seharusnya menjadi satu-satunya pilihan. Sebab, negara ini mesti berjalan di atas kehendak konstitusi, bukan kehendak atau pandangan kelompok atau elite tertentu.

Dua agenda penting Reformasi 1998, yakni partisipasi politik perempuan dan perjuangan melawan kekerasan, sampai saat ini belum juga tercapai. Oligarki dan fundamentalisme agama ditengarai sebagai sebab.

Atas nama demokrasi, ”pemenang kekuasaan” menjadikan semua pihak di luar mereka hanya sebagai ”pecundang yang tak berdaya” (powerless losers).

Populisme diyakini lahir dari demokrasi yang cacat. Karena itu munculnya populisme semestinya direspons sebagai sebuah tuntutan bagi institusi demokrasi, baik eksekutif dan legislatif, untuk lebih aspiratif.

Satu tahun pengesahan UU Cipta Kerja diperingati aktivis dengan berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2021). Mereka menyatakan bahwa UU tersebut memberi karpet merah pada oligarki.

Sebagai penjaga pintu demokrasi, parpol seharusnya diisi orang-orang baik, mempunyai pikiran baik, dan memperjuangkan hal-hal yang baik. Rakyat pun hendaknya tidak memilih parpol yang telah mengelabuhi suara rakyat.