Mochtar Pabottingi menyampaikan keresahannya soal Presiden Jokowi yang mulai kehilangan kendali di periode keduanya memimpin bangsa. Prinsip nawacita yang diusungnya mulai ditinggalkan.

Rencana pemerintah membentuk unit kerja presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan peraturan presiden dinilai tidak tepat. Landasan hukum yang tepat untuk hal tersebut adalah undang-undang.

Perekonomian wajib disusun seperti termaktub dalam konstitusi lewat perencanaan yang efektif, tak dibiarkan didikte oligarki yang berkedok mekanisme pasar. Bangun usaha adalah gerakan ekonomi yang memajukan kerja sama.

Di tengah pandemi Covid-19, kita menyaksikan munculnya inovasi di sektor kesehatan. Inovasi ini serasa oase di padang pasir mengingat lebih dari 90 persen bahan obat-obatan dan alat-alat kesehatan masih impor.

Kehadiran UU masyarakat Adat sejatinya merupakan jalan utama pemulihan masyarakat adat dalam menikmati hak-hak tradisionalnya yang selama ini termarginalkan.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama.