Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
napi korupsi
Bagikan
Napi Koruptor Dapat Remisi Lebaran Asalkan Lunasi Denda
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kemenkumham telah menerima usulan remisi Hari Raya Idul Fitri bagi napi korupsi dari berbagai daerah. Namun, jumlah penerima remisi itu masih diinventarisasi dan diproses.
Politik & Hukum
·
MK Tegaskan Remisi merupakan Otoritas Penuh Lapas
Ditegaskannya pemberian remisi adalah otoritas Lapas oleh MK membuat PP No 99/2012 menjadi kurang relevan. Sebab, PP itu mengatur remisi untuk napi tindak pidana khusus, seperti korupsi, ditentukan oleh penegak hukum.
Politik & Hukum
·
Pandemi dan Rasa Keadilan
Penanggulangan penyebaran virus korona baru penyebab Covid-19 harus tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di samping juga masyarakat terdampak.
Opini
·
Alih-alih Koruptor, Pemerintah Bisa Bebaskan Napi dengan Hukuman di Bawah 5 Tahun Penjara
Upaya pemerintah mengurangi penghuni LP dan rutan guna mencegah penyebaran Covid-19 diapresiasi berbagai kalangan. Namun, upaya itu diharapkan tak diboncengi kepentingan tertentu, seperti membebaskan napi kasus korupsi.
Politik & Hukum
·
Terkait Larangan Bekas Napi Korupsi Ikut Pilkada, KPU Bimbang
Komisi Pemilihan Umum yang sebelumnya gigih memperjuangkan aturan larangan bagi mantan napi korupsi untuk ikut pemilihan kepala daerah menjadi bimbang setelah proses harmonisasi rancangan peraturan KPU.
Politik & Hukum
·
Iklan
KPU Bakal Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Calon Kepala Daerah
Komisi Pemilihan Umum memunculkan kembali pembahasan tentang aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.
Politik & Hukum
·
Larangan Eks Koruptor di Undang-undang Lebih Kokoh
Jika larangan eks koruptor maju di pemilihan kepala daerah hanya diatur dalam peraturan KPU, KPU khawatir nasibnya akan sama seperti larangan eks koruptor maju dalam Pemilu Legislatif 2019.
Politik & Hukum
·
Jangan Ada Lagi Napi Korupsi Bebas Pergi-pergi
Politik & Hukum
·
Caleg Bekas Napi Korupsi Bertambah
Politik & Hukum
·
KPU Sulut Masih Menunda Pelaksanaan Putusan Bawaslu
Nusantara
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·