Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Muhammad Fatahillah Akbar
Bagikan
Bebas Akses
Pemilihan Lucu
Pembiaran penegakan hukum hanya akan menambah pelanggaran pemilu yang dapat merusak demokrasi.
Opini
·
Analisis
Harapan untuk Ketua KPK
KPK berada di titik nadir karena kepercayaan kepada KPK menurun drastis. Solusinya, Ketua KPK sebaiknya mengundurkan diri.
Opini
·
Hak Politik Eks Koruptor
Perjuangan panjang untuk pencabutan hak politik eks terpidana korupsi belum mencapai klimaksnya. Masih banyak yang menguji konstitusionalitas eks terpidana sebagai calon anggota legislatif.
Opini
·
Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi
KPK sempat melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas. Puspom TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK salah. Bagaimana kewenangan KPK dalam tindak pidana korupsi anggota TNI ?
Opini
·
Komplikasi Pemberantasan Korupsi
Solusi terbaik bagi Presiden dalam menyelamatkan KPK adalah mengganti pimpinan KPK sesuai masa jabatan sebelumnya 2019-2023 dan memilih pimpinan KPK yang memiliki semangat pemberantasan korupsi untuk periode 2023-2028.
Opini
·
Iklan
(Un) lawful Wealth
The government needs to consider stipulations on illicit enrichment in the future. The criminalization of illicit enrichment and the ratification of the asset confiscation bill can be the key to solving the problems.
English
·
Kekayaan yang (Tidak) Sah
Dakwaan TPPU tanpa tindak pidana asal masih akan menimbulkan persoalan. Salah satu faktor penyebab dari berbagai persoalan di atas adalah tak adanya pengaturan mengenai ”illicit enrichment” atau ”unexplained wealth”.
Opini
·
Analisis
Disiplin Bangkai dan Kekuasaan yang Terlalu Besar
Pengawasan internal tak dapat menjadi solusi untuk mengawasi dan mengontrol kekuasaan yang begitu besar di tubuh Polri. Solusinya, Komisi Kepolisian Nasional harus diperkuat dan dijadikan sebagai lembaga independen.
Opini
·
”Cashback” Spesial untuk Para Koruptor
Pada dasarnya, remisi sebagai pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat memang merupakan hak dari seluruh narapidana. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah pemberian hak tersebut sudah tepat?
Opini
·
Analisis
Fitur Penghinaan RKUHP
Jika secara politik hukum penghinaan dianggap sebagai suatu momok pada budaya Indonesia, pengaturannya di Indonesia masih menjadi relevan. Namun, hendaknya berbentuk delik aduan dan bersifat delik materiil.
Opini
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·