logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Pemerintah sangat mungkin memperketat pembatasan kegiatan masyarakat jika penyebaran Covid-19 terus meluas. Tak tertutup kemungkinan ketentuan ”work from home” menjadi 100 persen jika penyebaran terjadi di perkantoran.

Memuat data...

Sebanyak 20.000 dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac diterima Bali, Kamis (7/1/2021) siang. Dengan demikian, Bali menerima 51.000 dosis Covid-19 dari dua tahap pengiriman.

Memuat data...

Pembelajaran tatap muka, mulai 1 Januari 2021, akan dibuka dengan perizinan berjenjang yang ketat. Keselamatan siswa nomor satu, kesiapan protokol tak bisa ditawar.

Memuat data...

Ancaman pemberhentian kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya dinilai tidak tepat. Sebagian pengamat menilai hal itu menunjukkan gejala resentralisasi dan berpotensi merusak demokrasi lokal.

Memuat data...

Komisi Aparatur Sipil Negara masih mendapati ratusan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020 yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Salah satu jenis pelanggaran terbanyak adalah lewat media sosial.

Memuat data...

Meskipun menandatangani pakta integritas tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, pelanggaran protokol kesehatan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah makin naik.

Memuat data...

Presiden memerintahkan setiap daerah membuat perda tentang protokol kesehatan yang disertai sanksi. Terkait hal ini, Mendagri akan berkomunikasi dengan kepala daerah.

Memuat data...

Komisi II DPR RI menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Memuat data...

Anggaran daerah yang dicairkan lewat alokasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah masih kurang dari 40 persen. Karena itu, Pilkada 2020 tak hanya terkendala anggaran tambahan pusat yang belum cair, tetapi juga dana NPHD.

Memuat data...

Untuk Pilkada 2020, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan aturan baru realokasi pos anggaran di Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020. Realokasi diizinkan agar Pilkada 2020 dapat dijalankan optimal.

Halaman 1