Surat keputusan pengesahan hutan adat diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (18/9/2023) di Jakarta. Keputusan itu disambut gembira oleh masyarakat adat.

Persoalan masyarakat adat di Ibu Kota Negara yang baru perlu dicermati. Mereka merupakan kelompok yang paling rentan. Jika tidak ada kebijakan yang melindunginya, bukan tidak mungkin mereka akan tergusur.

Pembabatan dan perubahan fungsi hutan membuat masyarakat adat di tanah Papua tersingkir. Padahal, alam adalah sumber penghidupan dan identitas mereka.

Dalam penetapan suatu hutan adat, pemerintah masih berpedoman pada pendekatan ekonomi atau kemampuan pengolahan lahan ketimbang sebagai tindakan untuk menghormati nilai-nilai kultural yang melekat pada hutan adat.

Posisi masyarakat adat masih rentan ketika menghadapi perusakan lingkungan hingga konflik Sumber Daya Alam. Perlindungan, pengakuan hak, hingga penghormatan kepada masyarakat adat melalui undang-undang diperlukan.

Melalui peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2021, PBB mengajak negara-negara dan semua pihak di dunia untuk melipatgandakan upaya menyejahterakan komunitas adat di masa pandemi Covid-19.

Lonjakan angka penyebaran Covid-19 terjadi di mana-mana. Kegiatan dibatasi, termasuk kegiatan anak-anak. Ancaman musibah generasi pun kian nyata dan perlu ditanggapi dengan upaya masif dari semua pihak.

Ketika struktur kekuasaan cenderung menguntungkan pihak yang kuat dalam akses penguasaan SDA, termasuk tanah, perlu diupayakan menaikkan posisi tawar kelompok yang tak diuntungkan agar keadilan sosial tampak nyata.