Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
MARIA SW SUMARDJONO
Bagikan
UUPA dan Transformasi Kebijakan Pertanahan
Penerapan UUPA dari masa ke masa menunjukkan pilihan kebijakan, antara lain, dipengaruhi oleh sikap terhadap UUPA sebagai refleksi atas pemahaman soal UUPA.
Opini
·
Kehadiran Negara dalam Konflik Rempang
Konflik Rempang
Opini
·
Seniors Have Capacity to Share Experience, Expertise
Being of advanced age does not prevent citizens from actively sharing their experience, expertise and wisdom with those of the working age population.
English
·
Land Rights in IKN
Implementing the ideas in the formulation of laws and regulations requires an in-depth and comprehensive understanding of the conceptions and principles/principles of land law based on the Agrarian Law .
English
·
Jangka Waktu Hak atas Tanah di IKN
Penyempurnaan rumusan pengaturan tentang jangka waktu HGU/HGB/hak pakai dalam PP No 12 Tahun 2023 diperlukan agar tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut agar dirumuskan dalam peraturan menteri.
Opini
·
Iklan
Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK
Tanggal 30 Desember 2021 beredar kabar Perpres No 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah sebagai aturan pelaksana UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tapi perpres sulit diakses publik.
Opini
·
Bank Tanah Mengelola Tanah Siapa
Secara filosofis, BT mengemban misi yang tidak ringan karena harus mampu “meniti buih” untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam pengalokasian tanah, yang pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan umum.
Opini
·
Tata Kelola Pertanahan Pasca-UU Cipta Kerja
UUCK tak mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-haknya. Penyebutan MHA sebatas sebagai obyek ketika tanah dalam wilayah MHA diperlukan untuk berbagai kegiatan/usaha.
Opini
·
Konflik Agraria Tak Kunjung Usai
Ketika struktur kekuasaan cenderung menguntungkan pihak yang kuat dalam akses penguasaan SDA, termasuk tanah, perlu diupayakan menaikkan posisi tawar kelompok yang tak diuntungkan agar keadilan sosial tampak nyata.
Opini
·
Gerak Cepat Pengesahan RUU Cipta Kerja
Perlu menjadi perhatian serius, jika peraturan yang ”asal jadi” itu dipaksakan untuk berlaku akan kontraproduktif dan berpotensi tak dapat dilaksanakan karena bertabrakan dengan ketentuan yang ada.
Opini
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·