Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
majelis rakyat papua
Bagikan
MK Menyatakan Keberadaan Badan Khusus untuk Papua Konstitusional
MK menolak seluruh permohonan Majelis Rakyat Papua. Dalam permohonannya, MRP keberatan dengan sejumlah norma dalam UU No 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua.
Politik & Hukum
·
Jakarta Dinilai Telah Meninggalkan Papua
Pemerintah dan DPR dinilai terburu-buru membentuk tiga provinsi baru di Papua tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.
Politik & Hukum
·
Pembahasan Pemekaran Papua Tak Terbendung
DPR telah menerima surat Presiden yang berisi persetujuan pembahasan tiga RUU pembentukan daerah otonom baru di Papua. Ini artinya pembahasan akan segera dimulai.
Nusantara
·
Back To BDM Bersama Timotius Murib: Pemekaran Wilayah Ini Belum Ada Kajian Ilmiahnya
Back To BDM Bersama Timotius Murib.
Video Berita
·
Majelis Rakyat Papua Minta DPR Tangguhkan Rencana Pemekaran Wilayah
Majelis Rakyat Papua meminta DPR menangguhkan rencana pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah di Papua.
Video Berita
·
Iklan
Majelis Rakyat Papua Meminta Pembahasan Pemekaran Papua Dihentikan
Alih-alih melakukan pemekaran wilayah, masyarakat Papua lebih membutuhkan perbaikan masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi. Begitu juga penyelesaian masalah pada konflik dan kekerasan di berbagai tempat di Papua.
Politik & Hukum
·
Upaya Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua Bergulir di DPR
Tiga RUU daerah otonom baru di Papua akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, upaya pemekaran wilayah ini dinilai tak tepat dilakukan saat ini.
Nusantara
·
Yusril: Majelis Rakyat Papua Tak Punya Kedudukan Hukum Gugat UU Otsus Papua
Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli pemerintah dalam sidang uji materi revisi kedua UU Otsus Papua di MK. Yusril berpendapat Majelis Rakyat Papua tak punya kedudukan hukum untuk menguji materi UU Otsus Papua.
Hukum
·
Analisis
Moratorium Pemekaran Wilayah dan Konsistensi Otonomi Papua
Pemerintah memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru, tetapi ini tidak berlaku di Papua. Namun, pemekaran daerah Papua memerlukan proses yang demokratis, sesuai aspirasi yang ”genuine” masyarakat asli Papua.
Artikel Opini
·
Revisi Otsus Papua Dinilai sebagai Bentuk Resentralisasi Kekuasaan
Revisi UU Otsus Papua dinilai sebagai upaya resentralisasi pemda Papua dan Papua Barat ke pusat. MPR berharap MK kabulkan uji materinya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi otsus justru sejahterakan Papua.
Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·