logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Negara memberikan kompensasi kepada lima korban aksi terorisme senilai Rp 2,152 miliar. LPSK kini tengah mendata dan menguji 231 korban terorisme, termasuk korban bom Bali I dan II, agar memperoleh kompensasi.

Memuat data...

Tantangan terbesar penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah kemauan politik negara. Negara dinilai belum bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.

Memuat data...

Perdagangan orang adalah kejahatan luar biasa, yang menjadi perhatian global. Namun, hingga kini, praktik perdagangan orang terus marak dan modusnya kian canggih. Banyak korban dijerat pelaku melalui media daring.

Memuat data...

LPSK siap melindungi Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, ataupun saksi lain untuk membongkar kasus pelarian Joko Tjandra. Namun, khusus Anita dan Pinangki, mereka harus bersedia menjadi ”justice collaborator”.

Memuat data...

Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Tjandra, meminta perlindungan LPSK karena merasa terancam. Namun, LPSK merekomendasikan, jika benar terancam, perlindungan diberikan oleh polisi karena Anita telah berstatus tersangka.

Memuat data...

Presiden Jokowi memberi perhatian pada kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat. Maka perlu langkah ekstra dari banyak pihak dalam rangka mencegah, melindungi, dan merehabilitasi korban kekerasan pada anak.

Memuat data...

Perempuan dan anak-anak hingga kini terus menjadi sasaran eksploitasi seksual, termasuk rentan menjadi korban perdagangan orang. Sejumlah anak sering menjadi korban dan masuk dalam jerat prostitusi anak.

Memuat data...

LPSK akan membentuk satgas guna memproses permohonan kompensasi korban terorisme. Hal ini menindaklanjuti terbitnya PP No 35/2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Terorisme.

Memuat data...

Kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi harapan para korban. Dewan Perwakilan Rakyat diminta tak sekadar berjanji, tetapi membuktikan komitmennya untuk membahas dan mengesahkan RUU itu.

Memuat data...

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan PP turunan Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme sebelum 2018 tinggal setahun.

Halaman 1