Terbitnya aturan pelarangan ekspor benih bening lobster dan tata cara budidaya lobster di dalam negeri perlu segera diikuti peta jalan tentang budidaya lobster.

Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur larangan ekspor benih lobster. Harapan baru untuk pengembangan budidaya lobster di Tanah Air.

Majelis hakim menggelar sidang kasus suap izin ekspor benih lobster dengan terdakwa Edhy Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Kebijakan penghentian ekspor benih bening lobster perlu segera diikuti dengan penguatan budidaya lobster nasional. Strategi hulu-hilir perlu diterapkan karena Indonesia sudah jauh tertinggal dalam budidaya lobster.

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mulai diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta atas dakwaan menerima suap hingga Rp 25 miliar terkait penerbitan izin ekspor benih bening lobster.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Edhy Prabowo menerima suap mencapai Rp 25,7 miliar.

Tingginya permintaan dari luar negeri dinilai mendasari maraknya penyelundupan benih lobster pascapenghentian sementara ekspornya sejak November 2020. Ombudsman RI menemukan dugaan malaadministrasi terkait kebijakan itu.

Penetapan sejumlah target diharapkan sudah melalui kajian cermat agar tidak berakhir menjadi catatan di atas kertas belaka.

Potensi benih lobster di Indonesia dimanfaatkan untuk budidaya. Selain lobster, komoditas budidaya lain yang diunggulkan adalah rumput laut dan udang.

Pernyataan Edhy Prabowo melalui pengacaranya menguatkan dugaan KPK bahwa keharusan bank garansi dari para eksportir benih lobster tak dilandasi aturan hukum. Ketiadaan aturan dinilai KPK berisiko memunculkan kecurangan.