Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kian dibutuhkan di tengah maraknya peretasan yang tak hanya mengancam data masyarakat, tetapi juga negara.

Babak pembahasan RUU TPKS mulai dilakukan DPR dan pemerintah. RUU tersebut diharapkan mengedepankan perspektif korban kekerasan seksual yang selama ini belum mendapat keadilan.

Safenet mencatat, kelompok prodemokrasi, seperti aktivis, jurnalis, dan pembela HAM, menjadi sasaran kriminalisasi menggunakan pasal karet dalam UU ITE. Sementara sampai saat ini revisi UU ITE belum juga dibahas di DPR.

Ketua Gugus Tugas Rancangan Undang-Undang TPKS Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pemerintah sudah mengirimkan surat presiden dan DIM RUU TPKS pada 11 Februari lalu. Namun, Ketua DPR mengaku belum menerimanya.

Hingga kini pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi belum bisa dilanjutkan. Masih buntu soal kedudukan otoritas perlindungan data pribadi. Pemerintah berbeda sikap dengan mayoritas fraksi di DPR.

Kian maraknya peretasan dan kebocoran data pribadi menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengupayakan penyelesaian pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dibutuhkan kehendak politik yang kuat dari pemerintah dan DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU PDP. Alih-alih tindakan nyata, pemerintah dan DPR hanya sampaikan segera tuntaskan pembahasan setiap kali ada kebocoran data,

Sejumlah langkah perlu diambil pemerintah sebagai antisipasi lambatnya proses penyelesaian revisi UU ITE. Ini penting supaya pasal karet di UU ITE tak terus memakan korban.