Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
lbh pers
Bagikan
Perpres Hak Cipta Penerbit Harus Menyejahterakan Jurnalis dan Pekerja Media
Implementasi Perpres Hak Cipta Penerbit harus mengutamakan prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel.
Humaniora
·
LBH Pers Aktifkan Layanan Konsultasi Hukum Virtual
Kasus kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis berulang kali terjadi. Untuk memperluas bantuan hukum kepada insan pers dan masyarakat, LBH Pers mengaktifkan layanan konsultasi hukum gratis secara virtual.
Humaniora
·
Pers, Fungsi Kritik, dan Potensi Ancaman KUHP
Gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat tidak cukup kuat menggugah pemerintah dan DPR untuk menghapus sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Beberapa di antaranya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Humaniora
·
UU Pelindungan Data Pribadi Belum Sepenuhnya Bertaji
Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, UU PDP dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif.
Politik & Hukum
·
Melindungi Wartawan, Melindungi Demokrasi
Kasus kekerasan terhadap wartawan terus meningkat. Ketika wartawan diserang, masyarakat juga menerima akibatnya karena kebebasan berekspresi dan akses informasi terkikis.
Pendidikan & Kebudayaan
·
Iklan
Peraturan Lingkungan Hidup Belum Tunjukkan Keterbukaan Informasi
Analisis LBH Pers pada 1.563 produk hukum yang diterbitkan KLHK, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian ESDM menunjukkan keterbukaan informasi publik terkait isu lingkungan hidup belum banyak difasilitasi.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
·
UU ITE Merusak Kebebasan Pers
Pasal-pasal karet dalam UU ITE telah menjadi ancaman nyata yang merusak kebebasan pers. Revisi total UU ITE harus dilakukan dengan mencabut pasal-pasal karet tersebut. Pers seharusnya dikecualikan dalam UU ITE.
Pendidikan & Kebudayaan
·
Promise of Economic Justice for the National Press
The media industry is under pressure from the Covid-19 pandemic and the development of digital platforms. In response to this, the government has promised a fair economic system and rules of the game.
English
·
Penyensoran di Era Kebebasan Pers
Meski Undang-Undang Pers menjamin tidak ada lagi penyensoran terhadap pers nasional, kenyataannya masih terjadi penyensoran informasi baik oleh aparat pemerintah maupun oleh media. Ini mengancam kebebasan pers.
Pendidikan & Kebudayaan
·
Lindungi Kemerdekaan Pers
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pada semua pemerintah untuk melindungi wartawan, melawan impunitas, dan memperkuat kebebasan pers.
Opini
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·