Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kuhp baru
Bagikan
Analisis
Nasib Warganet Setelah Revisi UU ITE
Revisi UU ITE diharapkan dapat menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, berkeadilan bagi warganet.
Opini
·
Meski Haris dan Fatia Lolos, Pasal Karet UU ITE dan KUHP Baru Masih Jadi Ancaman
Meski Fatia dan Haris divonis bebas, ancaman kriminalisasi dari jeratan pasal karet UU ITE dan KUHP baru masih ada.
Politik & Hukum
·
Selamat Ulang Tahun KUHP Baru!
Para aparatur tampak masih berpegangan pada paradigma lawas pakem retributif ketimbang aspek rehabilitatif.
Opini
·
Wamenkumham: KUHP Tidak Lagi Menekankan ”Balas Dendam”
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak lagi menekankan pada paradigma ”balas dendam”. Akan ada bentuk pidana alternatif, seperti kerja sosial.
Nusantara
·
Wamenkumham: Ada Aturan Baru soal Pidana Mati, Eksekusi Harus Ditunda
Wamenkumham Eddy Hiariej mengingatkan amanat Pasal 3 UU No 1/2023 tentang KUHP, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana, harus diuntungkan dari UU itu.
Politik & Hukum
·
Iklan
Analisis
Vonis Mati Sang (Mantan) Jenderal: Dari ”Ultra Petita” hingga KUHP Baru
Memperdebatkan vonis mati Ferdy Sambo sama seperti debat tanpa ujung tentang pro-kontra pidana mati. Sesuai KUHP baru, pidana mati bisa diubah jadi seumur hidup jika tak dilaksanakan dalam 10 tahun sejak grasi ditolak.
Opini
·
Pasal Penghinaan dalam KUHP Baru Diuji ke Mahkamah Konstitusi
Belum satu bulan setelah disetujui disahkan sebagai undang-undang, KUHP baru diuji konstitusionalitas pasal-pasalnya di MK. Pasal 433, salah satunya yang diuji, antara lain mengatur pidana untuk penyerangan kehormatan.
Politik & Hukum
·
Kekhawatiran Wisatawan Mancanegara atas Pasal Kohabitasi di KUHP Baru Dinilai Berlebihan
Pemerintah menjelaskan soal KUHP baru kepada media asing. Pemerintah juga memanggil perwakilan PBB di Indonesia yang sebelumnya mengkritik sejumlah pasal dalam KUHP.
Politik & Hukum
·
Kritik RKUHP, Negara Lain Diminta Memahami Evolusi Hukum Indonesia
KUHP diklaim telah merefleksikan nilai-nilai Indonesia, hak asasi manusia, hingga paradigma pemidanaan yang modern. Jauh meninggalkan paradigma KUHP lama warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Politik & Hukum
·
Pers, Fungsi Kritik, dan Potensi Ancaman KUHP
Gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat tidak cukup kuat menggugah pemerintah dan DPR untuk menghapus sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHP. Beberapa di antaranya berpotensi mengancam kebebasan pers.
Humaniora
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·