Wacana perubahan tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari semula di bawah Presiden menjadi di bawah menteri dinilai akan berpotensi berdampak ke dana pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Serikat pekerja, yang di antaranya diwakili oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, tetap akan berunjuk rasa menolak Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja kendati sudah ada upaya negosiasi sebelumnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berencana menggelar unjuk rasa di Jabodetabek dan sejumlah kota besar pada 14 Januari 2023. Mereka menilai sejumlah aspirasi buruh terkait Perppu Nomor 2/2022 tidak terakomodasi.

Baik pengusaha maupun pekerja mempersoalkan perubahan substansi sejumlah pasa kluster ketenagakerjaan di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Idealnya, penetapan upah tak hanya melihat situasi riil sekarang, tetapi juga kepentingan jangka lebih panjang, termasuk upah harus mencerminkan produktivitas pekerja.

Pemerintah tidak akan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan upah minimum 2023. Penetapan upah minimum akan diatur lewat peraturan menteri ketenagakerjaan.

Tenggat penetapan UMP tahun 2023 pada 20 November 2022. Hingga kini masih muncul desakan dari serikat pekerja agar perhitungan UMP tidak menggunakan PP No 36/2021. Pemerintah diminta keluarkan diskresi.

Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap industri yang rentan dengan kebijakan yang meringankan aspek biaya produksi energi, pembelian bahan baku, dan logistik.