logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dapat potongan hukuman dari 14 tahun menjadi 8 tahun. KPK mencatat 23 perkara yang mendapat potongan hukuman. Potongan hukuman jadi lonceng kematian berantas korupsi.

Memuat data...

Studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pasangan calon mengeluarkan dana kampanye melebihi total hartanya. Bawaslu diharapkan melakukan audit terkait kebenaran laporan pendanaan pasangan calon tersebut.

Memuat data...

Komisi III DPR mendorong Polri untuk mengungkap dengan tuntas dan cermat kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Hal itu penting untuk mencegah banyaknya spekulasi di seputar peristiwa itu.

Memuat data...

ICW menyebut penindakan terhadap kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri masih di bawah target. Namun, Juru Bicara KPK membantah data ICW terkait penindakan oleh KPK.

Memuat data...

Masyarakat sipil semakin pesimistis akan kerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai kian melemah setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan setahun lalu. KPK dinilai telah kehilangan independensinya.

Memuat data...

Hasil eksaminasi atas putusan lepas di tingkat kasasi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung menemukan banyak kejanggalan. Perbuatan Syafruddin dalam kasus dugaan korupsi BLBI termasuk pidana.

Memuat data...

Jaksa menuntut Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dengan pidana seumur hidup. Sementara sidang tuntutan untuk dua terdakwa lain, Benny Tjokrosaputra dan Heru Hidayat, ditunda karena keduanya sakit.

Memuat data...

Kejaksaan Negeri Purbalingga melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga. Tim kejaksaan menyegel sebidang tanah dan juga menyita mobil serta motor salah satu tenaga staf dinas itu.

Memuat data...

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang pertama dakwaan kasus dugaan menerima gratifikasi dari terpidana kasus korupsi Djoko S Tjandra.

Memuat data...

Pimpinan KPK menegaskan, tak ada pelemahan terhadap komisi antikorupsi ini pascarevisi UU KPK. Tugas dan kewenangan KPK tetap, hanya ada perubahan prosedur. Masyarakat sipil menilai, KPK tak lagi bisa diharapkan.

Halaman 1