Sebanyak 212 konflik agraria terjadi sepanjang 2022 dan 497 kasus kriminalisasi dialami oleh pejuang hak atas tanah di berbagai wilayah. Upaya penyelesaian konflik agraria ini dipandang belum ada perubahan signifikan.

Reforma agraria tidak sekadar bagi-bagi tanah atau menerbitkan dan membagi sertifikat tanah. Reforma agraria harus menciptakan keadilan sosial yang ditandai dengan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat.

Kerja kolaborasi pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil menjadi pilihan terbaik untuk mengurai konflik agraria secara lebih cepat dan tepat untuk mewujudkan keadilan agraria dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Agenda reforma agraria efektif hanya memiliki waktu sekitar tiga tahun, dan tahun 2021 jadi penentunya. Kolaborasi memperkuat kepemimpinan reforma agraria dibutuhkan untuk dapat bekerja secara simultan, cepat dan tepat.

Redistribusi tanah sebagai bagian dari agenda reforma agraria masih sangat rendah. Pemerintah dituntut lebih serius memenuhi janjinya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, sepanjang 2020 masih terjadi konflik agraria di berbagai sektor dan wilayah di Tanah Air. Kasus-kasus pada masa lalu pun belum terselesaikan.

Keteguhan pada prinsip dan tujuan perjuangan kerakyatan, serta konsistensi dalam mengamalkannya jadi warisan Gunawan Wiradi yang abadi.

UU Cipta Kerja dikhawatirkan kian membawa Indonesia menjauh dari sektor pertanian terkait. Keberpihakan pada pelaku pertanian maupun perikanan serta masyarakat adat kian dipertanyakan.