Artikel dengan Tagar
Memuat data...

MA sedang menggodok Rancangan Peraturan MA tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Kendati draf ini belum sempurna, upaya itu diapresiasi.

Memuat data...

Dengan pembentukan UKP-PPHB, terbuka peluang untuk menyelesaikan sebagian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini sekaligus menepati janji Presiden Jokowi dalam Nawacita.

Memuat data...

Korban terdampak terorisme tak hanya berhak mendapatkan kompensasi dan bantuan medis, tetapi juga rehabilitasi psikososial dan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Memuat data...

Rezim militer Myanmar bisa lumpuh jika sebagian besar pegawai negeri meninggalkan mereka tanpa aparat negara. Para PNS ini sudah nekad.

Memuat data...

LPSK menyerahkan kompensasi bagi 36 korban tindak pidana terorisme. LPSK mengimbau korban tindak pidana terorisme masa lalu, termasuk korban peledakan bom di Bali pada 2002 dan 2005, agar mengurus kompensasi.

Memuat data...

Presiden Joko Widodo menyerahkan kompensasi kepada 20 orang perwakilan korban atau keluarga korban terorisme masa lalu. Kompensasi itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberi dukungan kepada korban terorisme.

Memuat data...

Negara memberikan kompensasi kepada lima korban aksi terorisme senilai Rp 2,152 miliar. LPSK kini tengah mendata dan menguji 231 korban terorisme, termasuk korban bom Bali I dan II, agar memperoleh kompensasi.

Memuat data...

Tak mudah memperjuangkan kasus yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Namun, sejumlah keluarga korban kekejaman Westerling, dibantu KUKB, berusaha menuntut penebusan ”dosa” ke Pemerintah Belanda lewat jalur pengadilan

Memuat data...

LPSK akan membentuk satgas guna memproses permohonan kompensasi korban terorisme. Hal ini menindaklanjuti terbitnya PP No 35/2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Terorisme.

Memuat data...

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, masih ada sekitar 800 korban terorisme yang belum mendapat kompensasi dari pemerintah. Total biaya kompensasi yang diperlukan Rp 70 miliar-Rp 75 miliar.

Halaman 1