logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Harga minyak rendah menguntungkan bagi negara berstatus pengimpor murni minyak, seperti Indonesia. Namun, di sisi lain, penerimaan negara bakal merosot apabila harga minyak terus-menerus rendah.

Memuat data...

Revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021. Hal ini membuat iklim usaha hulu migas di Indonesia masih dibayangi ketidakpastian.

Memuat data...

Gelombang transisi energi untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan terus menguat. Perlu peta jalan transisi energi di Indonesia untuk menyongsong perubahan itu.

Memuat data...

Iklim investasi hulu migas Indonesia masih diselimuti ketidakpastian. Revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih berlarut-larut. Kehadiran BUMN khusus diperlukan.

Memuat data...

Lini bisnis Pertamina tak cukup di sektor minyak dan gas bumi saja. Pertamina perlu didorong menjadi perusahaan energi global yang harus terjun di sektor energi terbarukan. Perlu dukungan regulasi.

Memuat data...

Pertamina merespons perubahan global di sektor energi. Salah satu caranya dengan merestrukturisasi organisasi dan penguatan modal kerja. Penawaran saham perdana ditempuh untuk mengumpulkan dana.

Memuat data...

Rendahnya harga minyak mentah dunia akibat pandemi Covid-19 menyebabkan selisih harga solar dengan biodiesel melebar. Subsidi untuk biosolar pun membengkak. Mekanisme penetapan harganya dinilai perlu dikaji ulang.

Memuat data...

Status SKK Migas yang sifatnya sementara memberi ketidakpastian dalam bisnis hulu migas. Posisi negara menjadi sejajar dengan perusahaan dalam kontrak hulu migas. Perlu dibentuk BUMN khusus menggantikan SKK Migas.

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS GE Company menawarkan teknologi untuk proyek pengeboran lapangan minyak dan gas bumi di bawah laut Teknologi yang dinamai Subsea Connect dan Aptara itu disebut memiliki tingkat efisiensi tinggi sehingga biaya pengeboran di bawah laut setara dengan biaya pengeboran di dar

Memuat data...

JAKARTA KOMPAS Pemerintah sebaiknya merevisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi lantaran pelaksanaannya sulit diwujudkan Sampai sekarang tak semua sektor yang dijanjikan pemerintah mendapat insentif penurunan harga gas Sektor tersebut adalah industri kaca

Halaman 1