Tantangan untuk mengejar target keuangan inklusif nasional salah satunya berasal dari pemanfaatan teknologi. Hanya 25 persen penggunaan telepon pintar di Indonesia yang dimanfaatkan untuk fasilitas keuangan.

Perubahan cara pembayaran dari tunai menjadi nontunai perlu dikembangkan dalam rangka membangun ekosistem keuangan digital. Percepatan digitalisasi ini bisa dimulai dari setoran penerimaan pemerintah daerah.

Penggunaan sistem digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sumsel terus diperluas. Tim percepatan pun dibentuk di beberapa daerah. Ini dilakukan untuk mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah didorong untuk semakin dekat dengan teknologi digital.

M-Pesa, layanan keuangan digital di Kenya, dapat menjadi contoh untuk meningkatkan inklusi keuangan. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menyusun regulasi dan menyediakan fasilitas, termasuk infrastruktur digital.

BI mendorong pemulihan ekonomi tahun depan melalui ”satu prasyarat dan lima strategi”. Adapun OJK bersama TPKAD menelurkan program ”Kredit Lawan Rentenir” dan temu bisnis.

Dalam layanan keuangan digital yang menyasar pelanggan masyarakat umum, literasi yang efektif dan masif, menjadi faktor pendongkrak tingkat inklusi.

Fenomena penutupan kantor cabang perbankan semakin marak, sementara pembukaan ATM baru semakin menurun. Fenomena ini terjadi sepanjang pandemi Covid-19

Masyarakat memiliki pilihan layanan keuangan digital yang lain di luar perbankan. Namun, masyarakat perlu mengimbanginya dengan memiliki kemampuan literasi keuangan digital.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meluncurkan peta jalan yang diharapkan menyokong inovasi keuangan digital sehingga industri makin kompetitif, berdaya tahan, dan sesuai kebutuhan masa depan.