logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Dengan RUU Cipta Kerja yang melenturkan berbagai aturan ketenagakerjaan, praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja berpotensi bertambah.

Memuat data...

Perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam forum tripartit belum menyepakati sejumlah isu dalam rancangan peraturan turunan RUU Cipta Kerja di rumpun ketenagakerjaan.

Bebas Akses

Pekerja Asing Terus Berdatangan

Ekonomi ·
Memuat data...

RUU Cipta Kerja sedang dalam proses diundangkan, pekerja asing banyak berdatangan. Kondisi ini meresahkan masyarakat yang berharap pemerintah menepati janji menyerap pengangguran.

Memuat data...

Pengusaha yang tidak terdampak Covid-19 dapat dibebaskan untuk menaikkan upah lewat kesepakatan internal. Buruh meminta perusahaan yang terdampak pandemi membuktikan ketidakmampuannya lewat lampiran laporan keuangan.

Memuat data...

Penyusunan rancangan peraturan turunan ditargetkan rampung dalam satu bulan. Dibandingkan forum tripartit sebelumnya terkait RUU Cipta Kerja, baru kali ini mayoritas serikat pekerja/buruh kompak memiliki sikap serupa.

Memuat data...

Penetapan upah minimum 2021 menuai polemik di tengah situasi usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah dinilai bisa mengambil jalan tengah di antara silang pendapat.

Memuat data...

Dalam penelusuran ”Kompas”, ada sejumlah perubahan substansi yang muncul dalam rentang 5-12 Oktober 2020 setelah RUU disetujui di Rapat Paripurna DPR. Substansi draf berubah-ubah lewat tiga versi draf RUU Cipta Kerja.

Memuat data...

Sejumlah klarifikasi dari pemerintah terkait RUU Cipta Kerja dinilai tidak jujur, parsial, dan simpang siur. Kesimpangsiuran, antara lain, dipicu ketidakjelasan draf RUU yang beredar.

Memuat data...

Simpang siur informasi bermunculan. Salah satu penyebabnya ketidakjelasan sumber draf RUU Cipta Kerja yang beredar. Namun, di sisi lain, klarifikasi dari pemerintah juga tidak jujur, parsial, dan simpang siur.

Memuat data...

Peraturan turunan UU Cipta Kerja ditargetkan kelar sebulan setelah regulasi ”omnibus law” itu diundangkan. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen melibatkan buruh dan pengusaha.

Halaman 1