Pelaksanaan Informasi Pasar Kerja perlu dibuat lebih inklusif agar efektif mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja. Pembenahan perlu dilakukan sebelum program Jaminan Kehilangan Pekerjaan berlaku awal tahun depan.

Dengan kewajiban menjalankan struktur dan skala upah itu, upah minimum hanya boleh diberikan pada pekerja lajang di bawah satu tahun. Di atas itu, upah harus dinaikkan sesuai dengan struktur dan skala upah yang berlaku.

Tanpa titik tengah, sistem pengupahan yang baru dikhawatirkan bisa terus-menerus menekan laju kenaikan upah minimum, yang ujung-ujungnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu iklim investasi. 

Ruang negosiasi penetapan upah minimum 2022 di daerah-daerah perlu dibuka agar ada jalan tengah terkait kebijakan pengupahan tahun depan. Kenaikan upah yang mayoritas hanya di kisaran 1 persen dinilai terlalu rendah.

Pemerintah sedang menyiapkan reformasi sistem pengawasan ketenagakerjaan. Minimnya kuantitas dan kualitas tenaga pengawas ketenagakerjaan menjadi persoalan klasik yang selama ini memperburuk dinamika hubungan industrial.

Rata-rata kenaikan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen dinilai terlalu kecil bagi pekerja. Ruang negosiasi perlu kembali dibuka antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha, untuk mencari jalan tengah.

Rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 1,09 persen dinilai terlalu kecil bagi pekerja yang saat ini sudah terdampak pandemi. Kemerosotan upah itu harus diiringi pengawasan dan penegakan sanksi yang kuat.