Kementerian Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan surat edaran mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya keagamaan. Salah satu poin utamanya adalah pengusaha dilarang mencicil bayar.

Apindo tetap mempermasalahkan substansi kluster ketenagakerjaan, terutama menyangkut formula penghitungan upah minimum dan alih daya. Sementara serikat pekerja menilai DPR tidak mengikuti aspirasi masyarakat.

Para pekerja informal yang erat dengan kemiskinan terancam kian terjebak dalam lingkaran kemiskinan jika terpapar tuberkulosis. Perlu edukasi dan jaminan dari pemerintah dan pemberi kerja agar mereka tetap bisa bekerja.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan kian menggejala di segala sektor. Di Indonesia, dibutuhkan payung hukum yang jelas dan tegas tentang bagaimana mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan tersebut.

WHO dan ILO mencatat, di tahun 2016, jumlah kematian akibat kelelahan kerja mencapai 745.000 jiwa dari laporan 1,9 juta kematian di 183 negara. Di tengah pandemi, risiko ini semakin rentan karena perubahan pola kerja.

Banyaknya kasus tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga menunjukkan pelindungan terhadap PRT masih lemah. Menjadi tanggung jawab dan panggilan moral bagi para wakil rakyat untuk peduli nasib PRT.

Pemerintah memastikan perppu langsung berlaku sejak diundangkan meski proses politik masih bergulir di DPR. Berbagai substansi yang menjadi kekhawatiran pengusaha akan diperjelas dalam penyusunan peraturan turunan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berencana menggelar unjuk rasa di Jabodetabek dan sejumlah kota besar pada 14 Januari 2023. Mereka menilai sejumlah aspirasi buruh terkait Perppu Nomor 2/2022 tidak terakomodasi.