BPJS Kesehatan memiliki waktu tidak sampai dua tahun untuk merealisasikan target kepesertaan JKN-KIS sebanyak 98 persen penduduk.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terus berinovasi melalui digitalisasi layanan kesehatan. Namun, efisiensi digitalisasi layanan belum efektif dan ketimpangan layanan masih terjadi.

Digitalisasi layanan dalam program JKN-KIS dapat meningkatan mutu pelayanan pada masyarakat. Namun, pemanfaatannya belum optimal di sejumlah daerah karena keterbatasan akses jaringan internet.

Penerapan kelas rawat inap standar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilakukan secara bertahap. Penerapan kelas standar tersebut harus memastikan kesiapan rumah sakit.

Transformasi layanan kesehatan terus didorong untuk mempermudah dan memperluas akses pelayanan di masyarakat. Itu termasuk pada transformasi layanan pada program JKN-KIS.

Digitalisasi layanan BPJS Kesehatan diharapkan bisa mempermudah layanan dan akses kesehatan bagi masyarakat. Sayangnya, baru kelompok masyarakat menengah atas yang memanfaatkan layanan digital ini.

BPJS Kesehatan dinyatakan tidak defisit pada 2021. Aset bersih BPJS Kesehatan pada 2021 sebesar Rp 38,7 triliun.

Penerapan kebijakan kelas rawat inap standar harus memastikan kesiapan rumah sakit. Aturan teknis yang mendukung penerapan kebijakan itu pun perlu diperjelas, terutama terkait biaya iuran dan tarif klaim pelayanan.