Tingginya ketergantungan Indonesia pada produk kesehatan luar negeri disebabkan oleh rendahnya budaya riset dan inovasi kesehatan dan kedokteran di kalangan dokter.

Navigator berperan penting untuk menjembatani kesenjangan antara penyelenggara program dan peserta JKN-KIS. Peningkatan kapasitas navigator dibutuhkan agar mereka bisa mendampingi peserta dengan baik.

Negara dengan populasi lansia yang besar perlu mengembangkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi untuk memudahkan lansia mengakses layanan.

BPJS Kesehatan menargetkan pada 2021 tidak akan ada defisit, baik secara ”cash flow” maupun aset neto. Pada akhir 2020, masih terjadi defisit pada aset neto.

Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran pada segmen peserta badan usaha, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Korban tindak pidana tidak lagi ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tetapi dibiayai Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Ironisnya, anggaran LPSK terbatas sehingga tidak semua korban kejahatan terlindungi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan surplus RP 18,7 triliun. Hal itu disebabkan kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dan menurunnya jumlah kunjungan peserta ke rumah sakit.

Rencana penerapan kelas standar pada layanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar memperhatikan kesiapan rumah sakit yang menjadi ujung tombak pelayanan bagi masyarakat.

Pelayanan publik termasuk pelayanan jaminan kesehatan secara daring terus dioptimalkan di masa pandemi ini. Penyediaan akses ini untuk mempermudah peserta mendapatkan layanan maupun mengurangi penularan Covid-19.

Saat ini keaktifan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan cakupannya mengalami penurunan. Hal ini diduga terkait kesulitan ekonomi masyarakat pada masa pandemi.