jamsostek - Kompas.id

jamsostek

Bagikan

Pulih Lebih Cepat Pascakecelakaan Kerja

Badan Penyelenggara Jamsostek mencatat sepanjang Januari sampai Maret 2022 terjadi 61.805 kasus kecelakaan kerja. Dari jumlah tersebut, mayoritas kasus didominasi korban dengan usia 20-25 tahun.

Jangkauan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal Terus Diperluas

Pekerja informal kerap tak terlindungi. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan perlu segera mencakup pekerja yang bukan penerima upah ini. Untuk itu, akses untuk menjangkau jaminan sosial itu diperluas.

Layanan Klaim Jamsostek Dimudahkan, Cakupan Kepesertaan Masih Jadi Tantangan

BP Jamsostek memudahkan layanan klaim manfaat jamsostek seiring meningkatnya klaim saat pandemi. Namun, rendahnya cakupan kepesertaan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu disikapi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Skema Jamsostek Belum Selaras dengan Kebutuhan Pekerja Migran

Skema Jamsostek yang tersedia tidak mampu melindungi PMI di negara penempatan, termasuk ketika PMI mengalami kecelakaan kerja, pelecehan seksual, atau kekerasan fisik. Mereka harus kembali ke Indonesia untuk berobat.

Kepatuhan Perusahaan Masih Rendah, Banyak Pekerja Belum Dilindungi Jamsostek

Untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi serta mendorong hubungan industrial yang lebih adil dan kondusif, pemerintah akan mengambil langkah-langkah penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Iklan

Keterbatasan Anggaran Dikhawatirkan Berdampak pada Upaya Pemulihan

Anggaran yang minim untuk menjalankan program kerja strategis tersebut dikhawatirkan bisa berdampak pada prospek pemulihan di sektor ketenagakerjaan pascapandemi.

Lindungi Pekerja, Pemerintah Terus Optimalkan Kepesertaan Jamsostek

Pekerja formal ataupun informal terus didorong menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi bagian komitmen perlindungan bagi pekerja, termasuk agar keluarganya terhindar dari kemiskinan ekstrem.

Forum Tripartit Satu Suara Kembalikan JHT seperti Aturan Lama

Pemerintah, pengusaha, dan buruh akhirnya satu suara mengenai revisi tata cara pencairan Jaminan Hari Tua. Muncul pula usulan untuk mengevaluasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional atau peraturan pemerintah di bawahnya.

Mengurangi Polemik Kebijakan Publik

Kebijakan yang mengubah kebermanfaatan bagi publik sering timbulkan polemik. Syarat usia pencairan dana JHT, contohnya, menyentuh sensitivitas substansi dan menimbulkan resistensi.

Pekerja Dapat Cairkan JHT Sebelum Pensiun

Pemerintah berjanji mengembalikan aturan pencairan Jaminan Hari Tua sesuai ketentuan yang selama ini berlaku. Namun, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak langsung dibatalkan. Peraturan itu akan direvisi sebelum Mei 2022.

Iklan