Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
jalan berbayar elektronik
Bagikan
DKI Bakal Tarik Raperda Jalan Berbayar Elektronik
Para pengemudi ojek daring meminta Pemprov DKI membatalkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Di sisi lain, DKI akan menarik rancangan perda ERP dan akan mengkaji ulang secara komprehensif.
Metropolitan
·
Analisis
Tepatkah Kebijakan ERP Diberlakukan di DKI Jakarta?
Pengalaman Singapura dan Hong Kong menunjukkan dampak positif dari kebijakan jalan berbayar. Diperlukan kesiapan matang agar ERP tak jadi beban masyarakat. Bagaimana dengan kesiapan Jakarta?
Riset
·
Menelisik Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta tengah mencari cara mengatasi macet, salah satunya dengan penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP. Cara ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya.
Metropolitan
·
ERP Sebaiknya Berbasis Kawasan, Bukan Sepenggal Jalan
MTI DKI Jakarta menyatakan supaya kebijakan jalan berbayar diterapkan dengan basis kawasan, bukan jalan. Dengan dipastikan berbasis kawasan, layanan angkutan umum pada area tersebut mesti mampu memenuhi kebutuhan.
Metropolitan
·
Jalan Berbayar di Ibu Kota Diharapkan Terealisasi Tahun 2022
Pada tahap awal, jalan elektronik berbayar (JBE) akan diterapkan 6,12 km, yakni di Jalan Sisingamangaraja sepanjang 1,18 km dan Jalan Sudirman 4,94 km. Namun, pengamat mengingatkan sejumlah tantangan menggelar JBE.
Metropolitan
·
Iklan
Warga Dukung Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta asal...
Kebijakan jalan berbayar (ERP) yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut didukung sebagian warga kota. Kebijakan ini dinilai baik selama mengarah pada kepentingan publik.
Metropolitan
·
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·