Diperlukan langkah berani dari pemerintah untuk menguatkan kepercayaan publik pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM termasuk tragedi Mei 1998.

Penataan kelembagaan yang telah dilakukan Presiden Jokowi diiringi harapan publik pada perbaikan kinerja pemerintah. Besarnya ekspektasi publik bisa menjadi modal memperkuat kinerja lembaga.

Perpindahan ibu kota dikhawatirkan akan membuat lingkungan alam Kalimantan semakin rusak.

Pelaku industri film harus memutar otak untuk mencari alternatif dari laku bisnis yang sebelumnya telah mapan. Pandemi membuat mereka melakukan banyak inovasi agar pasar film tetap terjaga.

Kasus korupsi tidak berhenti saat pandemi Covid-19. Sikap pasif masyarakat yang bertemu dengan persoalan hukum dan politik turut menyuburkan praktik korupsi di Indonesia.

Potensi keterpilihan parpol cenderung belum beranjak dari konstelasi hasil Pemilu 2019. Melihat elektabilitas partai dan ambang batas pencalonan presiden yang tak berubah, bisa jadi konstelasi itu tak berubah banyak.

Di tengah kesulitan masyarakat mengakses informasi resmi dari pemerintah, media arus utama masih menjadi acuan. Publik berharap, kerja sama antara lembaga pemerintah dan media massa terjalin dengan efektif.

Setidaknya ada tiga masalah lingkungan yang paling dikhawatirkan publik saat ini. Di atas kertas, ketiganya juga masih perlu penanganan serius dari pemerintah. Akankah ketiga persoalan ini membaik tahun ini?

Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember lalu cukup memberi kejutan. Tingginya partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator kesuksesan pilkada. Namun, publik masih khawatir akan terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Publik resah dengan merebaknya kekerasan berbasis jender daring terhadap perempuan. Selain berharap perempuan lebih waspada saat bermedia daring, publik juga menanti langkah pemerintah mengantisipasi kekerasan itu.