Setidaknya ada tiga masalah lingkungan yang paling dikhawatirkan publik saat ini. Di atas kertas, ketiganya juga masih perlu penanganan serius dari pemerintah. Akankah ketiga persoalan ini membaik tahun ini?

Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember lalu cukup memberi kejutan. Tingginya partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator kesuksesan pilkada. Namun, publik masih khawatir akan terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Publik resah dengan merebaknya kekerasan berbasis jender daring terhadap perempuan. Selain berharap perempuan lebih waspada saat bermedia daring, publik juga menanti langkah pemerintah mengantisipasi kekerasan itu.

Untuk kesekian kali, sistem pendataan di Indonesia dipertanyakan. Kali ini menyangkut akurasi data guru honorer yang berdampak pada kesejahteraan mereka ke depan.

Rencana pengangkatan satu juta Pegawai Pemerintah dengan Pembagian Kerja menjadi angin segar bagi guru honorer kategori dua (K2).

Julukan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa nyata terjadi pada guru honorer yang kehidupannya makin terpuruk saat pandemi.

Pandemi Covid-19 membuat kiprah partai politik di Tanah Air cenderung kurang terdengar. Di tengah berbagai dinamika politik masyarakat saat ini, adakah pergeseran pola keterpilihan partai politik di masyarakat?

Penentuan pilihan di pilkada cenderung hanya didasari oleh keyakinan bahwa pasangan calon yang dipilih akan mampu bekerja dengan baik. Kepercayaan ini ”mengalahkan” pentingnya visi-misi yang belum optimal tersampaikan.

Mewujudkan kehidupan nelayan yang sejahtera masih merupakan pekerjaan rumah. Dukungan dan perlindungan dari pemerintah dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu.

Beberapa pasal krusial terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, yang telah disetujui DPR untuk disahkan, disikapi beragam oleh publik. Di tengah pro-kontra RUU itu, publik berharap ada ruang dialog yang kondusif.