izin usaha pertambangan - Kompas.id

izin usaha pertambangan

Bagikan

Mantan Bupati Mardani Maming Divonis 10 Tahun Penjara

Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani H Maming, divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait izin usaha pertambangan.

Pemerintah Diminta Sepenuhnya Transparan Soal Pencabutan Izin Tambang

Basis evaluasi pencabutan izin usaha diharapkan tidak sebatas pada aspek administratif. Pemerintah perlu juga mempertimbangkan praktik perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar tambang.

Pastikan Tidak Ada Lagi Izin Ekstraksi Baru di Wilayah IKN

Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi izin ekstraksi baru di sekitar wilayah ibu kota negara dan memproteksi hutan alam tersisa. Bila hal ini dilakukan, IKN berpotensi menambah tutupan hutan sekitar 100.000 hektar.

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Pencabutan Izin Usaha Belum Transparan

Pemerintah diminta membuka informasi pencabutan izin usaha pertambangan secara detail ke publik. Informasi yang harus disampaikan mencakup nama dan lokasi perusahaan serta menginventarisasi status lahan pascapencabutan.

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Pencabutan Izin Usaha Bermasalah Dinilai Tepat

Sejumlah pihak berharap pencabutan izin usaha bermasalah bisa menjadi langkah serius Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tata kelola sumber daya alam.

Ilmu Pengetahuan & Teknologi ·

Iklan

Pemda DIY Keluarkan Puluhan Izin Pertambangan Pasir di Sungai Progo

Selama beberapa tahun terakhir, Pemda DIY mengeluarkan puluhan izin pertambangan pasir dan batu di Sungai Progo. Namun, aktivitas pertambangan di sebagian wilayah Sungai Progo itu mendapat penolakan dari warga sekitar.

Kebijakan Satu Peta Kurangi Potensi Korupsi

Izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangan kepala daerah kerap diselewengkan. Demi mendapat keuntungan, kepala daerah sering kali menerbitkan izin secara serampangan.

Politik & Hukum ·

Ibukota vs Bisnis Elite Kaltim

Walhi Desak Pemprov NTB Lakukan Moratorium Izin Galian C

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah provinsi setempat melakukan moratorium izin galian C demi menjaga keseimbangan alam.

Pendekatan Persuasif kepada Perusahaan IUP Batubara Diutamakan

Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengkaji ancaman sanksi terhadap perusahaan yang belum membayar penuh dana jaminan reklamasi. Menanggapi hal itu, pemerintah berjanji mengedepankan pendekatan persuasif.

Iklan